Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan apresiasi atas kebijakan strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian intensif transportasi nasional. Menurut Abdul Hadi, kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia.
Abdul Hadi meminta Kementerian Perhubungan mengawasi pelaksanaan program intensif transportasi tersebut secara ketat agar berjalan efektif, transparan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp0,94 triliun untuk program ini, yang akan diberlakukan selama dua bulan ke depan,” ungkap Aleg Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) ini.
Ia menegaskan, “Seluruh intensif yang diberikan harus benar-benar terlaksana dengan baik, tidak menyisakan ruang bagi penyimpangan, serta berjalan dengan kualitas pelayanan yang optimal.”
Politisi PKS tersebut juga menyoroti program diskon tiket kereta api sebesar 30 persen yang menggunakan anggaran Rp0,3 triliun dan ditargetkan melayani sekitar 2,8 juta penumpang. Abdul Hadi menekankan pentingnya sosialisasi yang masif agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memanfaatkan program tersebut sehingga target penumpang dapat tercapai.
Selain itu, diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi yang sebelumnya sukses diterapkan saat musim Lebaran, kini mendapatkan alokasi anggaran Rp0,43 triliun. Program ini diperkirakan akan dinikmati oleh sekitar 6 juta penumpang.
“Pelaksanaan program diskon ini harus termonitor dengan baik dan dilaporkan secara transparan, sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambah Abdul Hadi.
Lebih jauh, ia juga menyampaikan tentang diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen yang disiapkan dengan anggaran Rp0,21 triliun untuk melayani sekitar 500 ribu penumpang. Abdul Hadi menekankan bahwa bagi masyarakat daerah kepulauan seperti NTB, moda angkutan laut sangat vital.
“Oleh karena itu, pelaksanaan program diskon ini harus dipastikan berjalan optimal dan memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan,” jelasnya.
Abdul Hadi pun mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen kepada sekitar 110 juta pengguna jalan tol selama periode yang sama. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan jalan tol tidak boleh diabaikan.
“Pelayanan jalan tol harus terus ditingkatkan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang seimbang antara diskon tarif dan kenyamanan dalam berkendara,” tegas Abdul Hadi, yang juga merupakan anggota Panja Pengawasan SPM Jalan Tol.
Abdul Hadi menambahkan bahwa Komisi V DPR RI akan secara serius mengevaluasi pelaksanaan program intensif transportasi ini dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan pada masa sidang berikutnya.
Menurutnya, pelaksanaan program ini harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, mendorong konsumsi, memperlancar arus barang dan jasa, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Program intensif transportasi ini harus menjadi instrumen efektif untuk menggerakkan roda ekonomi di seluruh pelosok negeri,” pungkas Abdul Hadi.
Sumber: fraksi.pks.id
