Jakarta, PR Politik — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita Sari, mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mencabut izin empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di wilayah yang dikenal dengan kekayaan biodiversitasnya.
“Saya tentu mengapresiasi keberanian dan ketegasan Pak Presiden Prabowo dalam mencabut izin usaha pertambangan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, terlebih di kawasan seunik dan sekaya Raja Ampat,” ujar Ratna di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Meski demikian, Bendahara Umum DPP Perempuan Bangsa ini juga mengingatkan agar pencabutan izin tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan secara menyeluruh, khususnya dalam hal pemberian izin usaha di wilayah bernilai ekologis tinggi.
“Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menerbitkan izin tambang. Setiap izin harus melalui kajian mendalam, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Jika tidak, justru akan menimbulkan kerusakan permanen yang tak bisa diperbaiki,” tegas Ratna.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perizinan tambang. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang sudah berjalan harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran yang merusak lingkungan.
“Kita butuh komitmen bersama dalam menjaga lingkungan demi masa depan generasi yang akan datang,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) nikel milik empat perusahaan, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Menurut Bahlil, keputusan ini diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan kelestarian Raja Ampat sebagai kawasan wisata dunia sekaligus kawasan Geopark yang memiliki nilai ekologis tinggi.
“Alasan pencabutan ini adalah karena aspek lingkungan, masuknya lokasi tambang di kawasan Geopark, serta masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat,” jelas Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta.
Langkah ini dinilai sebagai komitmen nyata pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, khususnya di wilayah timur Indonesia yang kaya sumber daya namun rentan terhadap eksploitasi berlebihan.
Sumber: fraksipkb.com
