Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya peningkatan peran masyarakat serta keseriusan para pemangku kebijakan dalam menegakkan hukum guna mewujudkan perlindungan yang utuh bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
“Ancaman tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi, meski sejumlah aturan perundangan untuk melindungi setiap warga negara sudah diberlakukan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/6/2025).
Data dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan: satu dari empat perempuan dan satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan.
Menurut Lestari, yang akrab disapa Rerie, kondisi ini menuntut langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai bentuk kekerasan yang masih kerap terjadi di lingkungan sekitar, termasuk kekerasan verbal, fisik, maupun berbasis digital.
“Upaya memberi pemahaman harus konsisten dilakukan. Bahkan bila perlu, edukasi tentang bentuk-bentuk kekerasan dan mekanisme perlindungan dilakukan hingga ke tingkat desa,” ujar anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu.
Rerie menilai, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat serta belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.
Ia pun mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk memasyarakatkan regulasi yang ada, sekaligus memastikan pelaksanaan perlindungan hukum berjalan sesuai amanat undang-undang.
“Negara harus hadir secara utuh. Penegakan hukum harus tegas, dan edukasi masyarakat harus terus diperkuat agar perlindungan perempuan dan anak benar-benar terwujud, bukan sekadar jargon,” tegas Lestari, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Dalam konteks tersebut, Rerie menyerukan agar kolaborasi lintas sektor diperkuat, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memastikan Indonesia semakin ramah terhadap perempuan dan anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.
Sumber: fraksinasdem.org
