Tanjung Selor, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati Zainal, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menilai keberadaan tambang di kawasan konservasi yang menjadi destinasi ekowisata dunia ini berpotensi mengancam masa depan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
“Sebagai anggota Komisi VII yang membidangi sektor pariwisata, saya menilai penting dilakukan langkah tegas dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat. Kawasan ini adalah warisan alam dunia yang potensi ekonominya paling besar ada pada sektor pariwisata berkelanjutan, bukan eksploitasi tambang,” tegas Rahmawati dalam keterangannya.
Rahmawati menyoroti potensi kerusakan lingkungan di lima pulau kecil yakni Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun, yang menjadi lokasi operasi sejumlah perusahaan tambang nikel. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, aktivitas pertambangan di pulau kecil harus dilakukan dengan pembatasan ketat dan prinsip kehati-hatian tinggi.
“Jika Raja Ampat rusak, kita kehilangan aset pariwisata yang tak tergantikan. Ekonomi dari sektor wisata berkelanjutan jauh lebih besar dan berjangka panjang dibanding keuntungan jangka pendek dari tambang,” ujarnya.
Pernyataan Rahmawati sejalan dengan sikap Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa hilirisasi industri strategis seperti nikel harus dijalankan secara bertanggung jawab, khususnya di kawasan sensitif seperti Raja Ampat.
Rahmawati mengakhiri pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, serta pelaku usaha, untuk bersama-sama menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai kekayaan bangsa dan dunia.
Sumber: fraksigerindra.id
