Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah, menegaskan pentingnya integritas, keberagaman, dan kejujuran dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senin (26/5).
Dalam rapat tersebut, Anita memberi perhatian khusus terhadap proses rekonstruksi sejarah yang dinilainya tak boleh dilakukan demi kepentingan kekuasaan ataupun dengan menghapus fakta-fakta kelam masa lalu.
“Penulisan ulang sejarah harus mengedepankan keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi. Bukan sekadar mengganti versi, tetapi membangun kesadaran kritis bangsa,” tegas Anita dalam forum yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Mewakili suara Fraksi Demokrat, Anita menyoroti draf sejarah nasional yang dinilai masih terlalu dominan menampilkan narasi negara, berorientasi maskulin, dan kurang memberi ruang bagi sejarah kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk perempuan dan masyarakat Papua.
“Sejarah perempuan Indonesia tidak tunggal dan tidak boleh direduksi. Begitu juga dengan sejarah Papua yang kompleks dan tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek integrasi nasional,” ujarnya.
Legislator asal Nusa Tenggara Timur ini juga mengkritisi absennya sejumlah peristiwa penting dan sensitif dalam draf tersebut, seperti tragedi 1965 dan penculikan aktivis 1998. Ia mempertanyakan keberanian pemerintah dalam menghadirkan kebenaran sejarah secara utuh dan berimbang.
“Apakah narasi korban akan terus dihilangkan? Apakah kita hanya menulis sejarah untuk membenarkan kekuasaan?” tanya Anita dengan nada tegas.
Guna menghindari dominasi narasi elit, Anita mengusulkan adanya mekanisme pengawasan dari masyarakat sipil. Menurutnya, proses penulisan sejarah harus melibatkan publik secara aktif, termasuk generasi muda dan komunitas korban, agar hasilnya tidak eksklusif atau sepihak.
“Kita bisa belajar dari Jerman dan Afrika Selatan. Keberanian mereka membuka luka sejarah menjadi bagian dari rekonsiliasi nasional yang jujur dan mendalam,” tuturnya.
Anita berharap Kementerian Kebudayaan tidak menjadikan proyek penulisan ulang sejarah ini semata urusan sejarawan atau negara, tetapi benar-benar sebagai ruang refleksi kolektif bangsa Indonesia.
“Penulisan sejarah nasional harus menjadi cermin keberagaman, bukan sekadar narasi tunggal yang berpihak pada satu sisi saja,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
