Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengusulkan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia guna memperkuat peran dan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Makanya bagi saya kita revisi UU-nya, agar KPAI lebih dominan daripada LPSK yang memberi bantuan kepada korban. Daripada KPAI enggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan menuntut terlalu besar, revisi kunci dari segala-galanya,” ujar Muslim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR dengan KPAI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Legislator asal Dapil Aceh I itu mengibaratkan KPAI sebagai ‘macan ompong’ yang kewenangannya terbatas sehingga tidak leluasa menangani kasus-kasus perlindungan anak. Menurutnya, kewenangan KPAI masih kalah dibandingkan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam beberapa kasus penting.
“Saya melihat dari kewenangan ‘macan ompong’, enggak ada fungsi dibandingkan dengan LPSK. LPSK kemarin ada kejadian, seorang guru memperkosa muridnya di Brandan. Ini LPSK menangani secara khusus, harusnya menjadi tugas KPAI sebenarnya,” tuturnya.
Muslim menjelaskan bahwa LPSK memiliki hak prosedural, memberikan bantuan rehabilitasi, perlindungan psikologis, fasilitas restitusi, hingga kompensasi uang kepada korban, termasuk anak-anak. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa KPAI tidak memiliki peran yang setara atau bahkan lebih besar dalam melindungi anak-anak korban kejahatan.
“Mereka diberi hak prosedural, mereka diberi bantuan rehabilitasi, hak psikologi dan fasilitas restitusi, serta diberikan kompensasi uang bahkan kepada anak tersebut. Padahal itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau kita di sini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tetapi kenapa LPSK lebih berperan? Ini menjadi pertanyaan juga. Apa tugas KPAI?” ungkapnya.
Karena itu, Muslim menegaskan perlunya penguatan peran, fungsi, dan kewenangan KPAI agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak Indonesia melalui payung hukum yang lebih komprehensif.
“Saya melihat dari tugas-tugas KPAI ini dari klaster perlindungan khusus anak luar biasa sekali. Ibarat hal-hal yang memang menyangkut persoalan anak jelas ditangani oleh KPAI. Termasuk korban-korban pelecehan seksual dan sebagainya,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
