Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Ia menilai lembaga tersebut belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, terutama dalam menindak peredaran produk ilegal dan berbahaya.
“Jangan hanya sibuk di laboratorium! Masyarakat di lapangan sudah terpapar bahan kimia berbahaya. Mana keberpihakan kita terhadap rakyat?” tegas Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat intern Komisi IX DPR dan bagian dari upaya pengawasan legislatif terhadap kinerja lembaga teknis negara yang bertugas menjamin kesehatan masyarakat. Dalam pertemuan itu, strategi penguatan pengawasan serta peningkatan akuntabilitas sektor obat dan makanan menjadi fokus utama.
Nurhadi, legislator dari Fraksi Partai NasDem yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri), menegaskan bahwa BPOM harus berani mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk membahayakan keselamatan masyarakat.
“Kalau pengawasannya hanya formalitas, percuma kita punya BPOM. Ini bukan soal administratif, ini soal nyawa manusia!” serunya.
Ia juga mengingatkan agar BPOM tidak terjebak pada rutinitas laporan teknis yang cenderung prosedural, melainkan tampil sebagai pelindung nyata masyarakat di lapangan dari produk-produk berisiko tinggi.
“Harus ada ketegasan. Jangan sampai masyarakat dijadikan kelinci percobaan karena lemahnya pengawasan!” imbuhnya dengan nada tinggi.
Nurhadi turut mendesak BPOM untuk membuka akses data dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai produk berbahaya, agar masyarakat tidak keliru mengambil keputusan akibat minimnya edukasi dari lembaga resmi.
“Jangan sampai masyarakat lebih percaya akun TikTok daripada informasi resmi dari BPOM. Ini cermin bahwa komunikasi publik kita gagal total,” tegasnya lagi.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras bahwa perlindungan terhadap masyarakat adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan sepenuh hati.
“Kalau memang tidak sanggup lindungi rakyat, lebih baik mundur saja!” tandas Nurhadi.
Sumber: fraksinasdem.org
