Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk memastikan optimalisasi anggaran negara.
Dalam pagu alokasi anggaran Kemkomdigi RI Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 7.728.907.593.000, dengan efisiensi Rp. 4.495.987.000.000 (58,17 %), sehingga pagu tersedia Rp. 3.232.920.593.000.
“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara dengan mengoptimalkan belanja prioritas dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendukung program strategis nasional. Akan tetapi, penyusunan anggaran harus tetap mendukung prioritas nasional seperti transformasi digital, keamanan siber, literasi digital, dan penyebaran informasi publik,” tegas Kang Aher saat diwawancara awak media.
Lebih jauh, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jawa Barat II ini mengungkapkan bahwa terdapat dampak dan tantangan akibat efisiensi anggaran seperti risiko keterbatasan anggaran bagi program vital seperti pengembangan keamanan siber dan digitalisasi layanan publik.
Selain itu, Potensi perlambatan implementasi proyek strategis jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif. Serta Kebutuhan koordinasi lintas sektor agar efisiensi anggaran tidak menghambat sinergi program nasional.
“Rekomendasi Komisi I DPR RI agar Kemkomdigi prioritaskan penggunaan anggaran pada program strategis yaitu mengalokasikan anggaran hanya pada proyek dengan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi digital. Selanjutnya menghindari pemangkasan dana pada sektor keamanan siber dan perluasan infrastruktur digital,” ungkap Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini.
Baca Juga: Hukuman Harvey Moeis Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara, DPR Sebut Langkah Tegas Pemberantasan Korupsi
Terakhir, Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI mendorong Kemkomdigi RI menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital guna mengurangi beban APBN serta mengakses pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan lembaga donor internasional untuk mendukung program prioritas.
“Komisi I DPR RI akan mengawasi implementasi efisiensi anggaran Kemkomdigi RI agar tetap mendukung keberlanjutan pembangunan digital di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan kepentingan strategis nasional,” demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.
Sumber: fraksi.pks.id
