Jakarta, PR Politik – Kerjasama Indonesia-Qatar dalam membangun 1 juta rumah susun di Jakarta disambut hangat oleh banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, meminta agar proyek rumah susun tersebut tidak menyebabkan Jakarta mengalami suplai berlebih tingkat hunian.
“Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan,” ujar Syaiful Huda, Jumat (10/1/2025).
Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia telah diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dengan perwakilan Qatar, Syekh Abdul Aziz al-Thani, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, Qatar akan membangun 1 juta rumah murah dalam bentuk rumah susun di kawasan Kemayoran hingga Senayan.
Huda menekankan bahwa rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. “Ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar. Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan, maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya.
Baca Juga: Maman Imanul Haq Soroti Rencana Arab Saudi Larang Jemaah Usia di Atas 90 Tahun Berangkat Haji
Masuknya investor dari Qatar, lanjut Huda, akan sangat membantu realisasi program 3 juta rumah per tahun. Investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut, termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor, sementara pemerintah Indonesia hanya akan menyediakan lahan. “Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah per tahun,” jelasnya.
Politisi PKB ini pun mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data yang solid. “Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
