Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyampaikan tanggapan kritis namun konstruktif atas presentasi Pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini.
Saadiah menyambut positif tema besar yang diangkat pemerintah, yakni “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”. Namun, ia mengingatkan bahwa narasi besar ini hanya akan bermakna jika benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang adil dan merata, terutama bagi wilayah-wilayah kepulauan dan tertinggal seperti Maluku.
Legislator asal Indonesia Timur itu menggarisbawahi bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen dan inflasi antara 1,5 sampai 3,5 persen. Selain itu, nilai tukar diasumsikan berada di rentang Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS, dengan target lifting minyak sebesar 600–605 ribu barel dan gas sebesar 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Menurut Saadiah, seluruh target tersebut membutuhkan dukungan kuat terhadap sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan energi terbarukan, yang selama ini belum mendapatkan perhatian fiskal yang memadai.
“Kalau pemerintah sungguh-sungguh ingin wujudkan kedaulatan pangan, maka belanja untuk sarana dan prasarana produksi di daerah kepulauan harus ditingkatkan. Sentra-sentra produksi perikanan dan pertanian tidak boleh dibiarkan stagnan karena minimnya konektivitas logistik dan pendampingan,” tegas Saadiah.
Saadiah, yang dikenal sebagai salah satu Kartini PKS, juga menyoroti target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,5 hingga 7,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026. Menurutnya, sasaran tersebut hanya akan tercapai jika kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat pelaku UMKM, koperasi, dan sektor informal.
Dalam konteks Maluku, ia menekankan perlunya kebijakan afirmatif yang tidak hanya berpijak pada mekanisme pasar, melainkan didasarkan pada pemerataan akses dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.
Berbicara soal energi, Saadiah yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR menekankan pentingnya percepatan diversifikasi energi, khususnya di wilayah kepulauan yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik PLN.
“Kita tidak bisa bicara kedaulatan energi kalau warga di desa-desa pesisir masih hidup dalam kegelapan. APBN 2026 harus menjadi instrumen keberpihakan yang sesungguhnya,” ujarnya menegaskan.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan fiskal 2026 harus lebih progresif dalam mendorong redistribusi sumber daya nasional agar nilai tambah hasil bumi dan laut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
Menurutnya, pembangunan ekonomi yang sesuai dengan sila kelima Pancasila — keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia — hanya dapat terwujud apabila sinergi antara pusat dan daerah diwujudkan melalui arah kebijakan dan penganggaran yang konkret dan menyeluruh.
Menutup pernyataannya, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPR harus diaktualisasikan melalui keberanian negara dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat.
“Kita tidak sedang kejar pertumbuhan semata. Kita ingin kemandirian yang berkeadilan, energi yang menjangkau desa, dan pangan yang tersedia untuk semua. Itulah wujud nyata kedaulatan,” pungkas Saadiah Uluputty.
Sumber: fraksi.pks.id
