Jakarta, PR Politik (06/11) – Menyambut kehadiran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai mitra Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, mengajak BRIN untuk lebih memfokuskan riset nasional pada Rencana Induk Riset Nasional sambil menantikan terbentuknya Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat arah penelitian agar selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Menurut Ledia Hanifa, pentingnya panduan penelitian ini adalah untuk memastikan riset-riset yang dilakukan ke depan sesuai prioritas nasional. “Kita telah memiliki Rencana Induk Riset Nasional sejak 2018. Sementara, Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas Iptek) No 11 Tahun 2019 Pasal 8 juga mengamanatkan Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari sini, BRIN dapat memetakan riset yang diperlukan negara dalam jangka 5, 10, bahkan 15 tahun, hingga Indonesia Emas 2045,” ungkap Ledia.
Baca Juga: Jazuli Juwaini Dukung Gerakan Global Keluarkan Israel dari PBB
BRIN mencatat, pada 2023, jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia meningkat menjadi 13.975 dokumen, dengan dominasi artikel jurnal. Ledia menilai tren ini positif, mencerminkan semangat penelitian di berbagai sektor. Namun, ia mengingatkan pentingnya arahan yang selaras dengan tujuan nasional agar riset semakin berdaya guna.
“Kehadiran ribuan riset tetap memerlukan research umbrella,” tambahnya. Panduan ini akan memisahkan riset prioritas untuk penguatan dan pengembangan. Baik riset oleh individu, swasta, maupun pemerintah yang didanai dari APBN.
Sebagai contoh, Ledia menyebut Korea Selatan yang menetapkan arah riset sesuai kebutuhan nasional, termasuk bagi mahasiswa asing. “Di sana, mahasiswa kita pun diarahkan untuk riset sesuai kebutuhan Korea, termasuk sektor swasta seperti Samsung,” jelasnya. Pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan negara, pasar, dan kemandirian. “Ini bisa kita terapkan di Indonesia, dengan penyesuaian,” tambahnya.
Ledia, yang juga mewakili Dapil Jawa Barat I, mendorong BRIN memperkuat kerja sama dengan universitas dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ia berharap kolaborasi ini fokus pada riset yang berimplikasi positif untuk pembangunan nasional. “Kerja sama lintas sektoral, seperti Litbang Jirap yang dikelola kampus, harus diarahkan pada riset berbasis kebutuhan nasional, ekonomi, dan kedaulatan negara. Hal yang sama berlaku untuk riset dari swasta dan kampus internasional,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ledia menekankan pengelolaan dana abadi dari APBN untuk riset harus tepat sasaran. “Yang sering menjadi kendala adalah dana riset yang diberikan bertahap sesuai skema pelaporan APBN. Hal ini perlu diperbaiki agar lebih efektif,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
