Penajam Paser Utara, PR Politik – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (28/7/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur dan sektor transportasi di kawasan IKN, termasuk Jalan Tol IKN, Rumah Susun ASN, dan Bandara Internasional Nusantara.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami ingin memastikan pembangunan ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tertib administrasi,” ujar Andi Iwan saat berada di Bandara Nusantara IKN.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diterima, sejumlah proyek infrastruktur di IKN telah memasuki tahap penyelesaian. Karena itu, Komisi V mendorong percepatan penyelesaian proyek dan penyerahan aset kepada Otorita IKN.
“Kami meminta mitra kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan segera melakukan serah terima aset ke Otorita IKN,” jelasnya.
Andi Iwan juga menggarisbawahi bahwa sejak adanya perubahan struktur mitra kerja, mata anggaran pembangunan IKN tidak lagi dibahas di Komisi V karena saat ini Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Adapun proyek-proyek yang masih berjalan di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR-KP adalah proyek multiyears contract dari tahun-tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Iwan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan nyata dalam pembangunan IKN, baik dalam bentuk penyediaan lahan, komunikasi sosial, maupun dukungan strategis lainnya.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan signifikan dalam pembangunan IKN,” katanya.
Selain memantau proyek strategis, Komisi V juga menyerap aspirasi dari Pemprov Kaltim terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi di wilayah tersebut. Andi Iwan menekankan bahwa kontribusi besar Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta penunjang utama pemerataan hasil pembangunan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Komisi V juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan inti IKN, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah lain Kalimantan Timur.
“Pembangunan di Kaltim juga menyentuh aspek dasar seperti akses jalan nasional dan daerah, ketersediaan air bersih dan air minum, hingga pembangunan rumah dan kawasan permukiman,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Kalimantan Timur juga masih membutuhkan penguatan di sektor perhubungan darat, udara, laut, dan penyeberangan, serta layanan informasi BMKG, transmigrasi, dan peningkatan kapasitas pencarian serta pertolongan dalam menghadapi bencana maupun kecelakaan.
Dengan kunjungan ini, Komisi V berharap pembangunan IKN tidak melupakan prinsip keadilan dan pemerataan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini turut menopang pembangunan nasional melalui sektor sumber daya alam.
Sumber: fraksigerindra.id
