Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyoroti kembali persoalan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di wilayah Jawa Barat IX meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang selama momentum Idul Fitri 1447 H. Ia menilai kelangkaan pasokan dan lonjakan harga yang dirasakan masyarakat menjadi indikator kuat perlunya evaluasi menyeluruh dalam tata kelola distribusi energi bersubsidi.
Menurut Ateng, secara nasional ketersediaan LPG dalam kondisi aman dan pemerintah juga telah melakukan penambahan pasokan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi. Namun demikian, persoalan tetap muncul di tingkat distribusi.
“Kalau stok aman tapi di lapangan langka dan mahal, berarti ada masalah di distribusi. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Ia mencatat adanya kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang melampaui harga yang telah ditetapkan, serta laporan kekosongan stok di sejumlah titik.
Ateng juga mengingatkan agar LPG 3 kg benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Ia mengimbau kalangan mampu serta pelaku usaha nonmikro untuk beralih menggunakan LPG nonsubsidi.
“Gas subsidi itu untuk masyarakat kecil. Jangan sampai disalahgunakan oleh yang tidak berhak,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan kali pertama terjadi dan menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta tata kelola distribusi di tingkat daerah.
Untuk itu, ia mendorong sejumlah langkah perbaikan. Pertama, distribusi LPG harus berjalan tanpa hambatan, termasuk pada periode hari libur. Kedua, pemerintah perlu menggelar operasi pasar di wilayah yang mengalami lonjakan harga.
Ketiga, penyaluran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dipercepat agar subsidi lebih tepat sasaran. Keempat, aparat diminta bertindak tegas terhadap berbagai pelanggaran, mulai dari penjualan di atas harga eceran tertinggi hingga praktik pengoplosan.
“Masalah ini tidak boleh dianggap biasa. Harus ada perbaikan nyata supaya masyarakat tidak terus mengalami hal yang sama setiap tahun,” kata Ateng.
Di akhir pernyataannya, ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan jika menemukan pelanggaran di lapangan.
“Dengan distribusi yang lancar dan pengawasan yang ketat, kebutuhan masyarakat seharusnya bisa terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
