Makassar, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyepakati kolaborasi dengan 19 kepala daerah, dunia usaha dan industri (DUDI), serta perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi (BBPVP) Makassar La Ode Haji Polondu bersama dengan 19 Bupati/Wali Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Acara penandatanganan berlangsung di Aula Syekh Yusuf BBPVP Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/7).
Ke-19 kepala daerah tersebut meliputi Wali Kota Makassar; Bupati Maros, Bone, Bulukumba, Bantaeng, Toraja Utara, Tana Toraja, Wajo, dan Mamuju (Sulawesi Selatan); Bupati Mamasa (Sulawesi Barat); Bupati Buton, Muna, Bombana, Konawe Utara, dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara); serta Bupati Buol, Morowali, Morowali Utara (Sulawesi Tengah), dan Bupati Barru (Sulawesi Selatan).
Sementara itu, dari unsur dunia usaha dan perguruan tinggi, nota kesepahaman ditandatangani oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin; Rektor Institut Teknologi Pertanian Takalar; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan; dan Ketua Umum KADIN Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa kebijakan dan program Kemnaker difokuskan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui pelatihan vokasi yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan DUDI.
“Upaya ini sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesetaraan dan pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.
Dirjen Binalavotas Agung Nur Rohmad menjelaskan bahwa Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dibuka Menaker Yassierli di BBPVP Makassar diikuti oleh 176 peserta atau 11 paket pelatihan, dengan sembilan program pelatihan. Program-program tersebut meliputi Bisnis dan Manajemen, Teknis Las, Teknik Elektronika, Teknik Manufaktur, Tata Kecantikan, Teknik Refrigerasi, Fashion Technology, Teknik Otomotif, dan Bangunan.
La Ode Haji Polondu, selaku tuan rumah dan inisiator nota kesepahaman, menilai pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DUDI, dan kampus. Ia meyakini kolaborasi ini berdampak positif bagi terciptanya tenaga kerja terampil yang siap kerja, serta mampu menekan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.
“Karena itu, masalah ketenagakerjaan khususnya kompetensi calon tenaga kerja dan penanganan masalah pengangguran haruslah dilakukan dengan kerja-kerja kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta DUDI,” kata La Ode.
