Jakarta, PR Politik – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) yang terjadi di berbagai daerah sejak awal Februari 2024 telah menimbulkan keprihatinan serius dari Muh Haris, anggota Komisi XII DPR RI. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro semakin terbebani akibat kesulitan mendapatkan LPG subsidi.
Muh Haris menyoroti kebijakan pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer mulai 1 Februari 2024. Aturan ini mengharuskan masyarakat membeli LPG subsidi hanya melalui pangkalan resmi yang ditunjuk oleh PT Pertamina. Akibatnya, antrean panjang di pangkalan LPG menjadi pemandangan umum, sementara harga di pasar gelap melonjak tajam.
Meskipun kebijakan ini dinilai baik karena dapat mengontrol harga yang kerap lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pengecer, implementasinya di lapangan justru menimbulkan masalah. Pemerintah meminta semua pengecer untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) agar bisa naik kelas menjadi sub-penyalur resmi dan kembali menjual LPG 3 kg. Namun, faktanya, banyak pengecer yang tidak memahami kebijakan ini akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pengecer ketika suplai dari Pertamina dihentikan, dan pada akhirnya masyarakat yang biasa membeli LPG dari pengecer pun kesulitan mendapatkan gas tersebut.
“Jika memang tidak bisa dibilang langka, mengapa antrean panjang terjadi di berbagai daerah? Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik justru menyulitkan rakyat kecil,” ujar Muh Haris di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Senin (03/02/2024).
Baca Juga: Okta Kumala Dewi: Insiden Kekerasan Oknum TNI Mencoreng Citra Institusi
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi penyaluran LPG 3 kg di Jakarta pada tahun 2024 mencapai 414.134 metrik ton (MT). Namun, untuk tahun 2025, pemerintah justru menurunkan kuota menjadi 407.555 MT. Pemangkasan ini dinilai berpotensi memperparah kelangkaan, terutama di wilayah dengan konsumsi tinggi.
Muh Haris juga menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa tidak ada kelangkaan, melainkan hanya pembatasan pembelian. Menurutnya, realitas di lapangan berkata lain. Banyak masyarakat mengeluhkan LPG subsidi yang sulit didapat, bahkan beberapa pelaku usaha mikro terpaksa menghentikan produksi akibat ketiadaan stok gas.
Sebagai anggota DPR yang membidangi energi, lingkungan, dan investasi, Muh Haris mendesak pemerintah dan PT Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi LPG 3 kg. Ia mengusulkan empat langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini.
“Pertama, pemerintah harus menyesuaikan kuota LPG 3 kg agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Pengurangan kuota justru berpotensi meningkatkan keresahan dan spekulasi di pasar,” ungkapnya.
Kedua, imbuh Muh Haris, evaluasi terhadap mekanisme distribusi harus segera dilakukan. Jika sistem distribusi melalui pangkalan resmi menimbulkan kendala, maka pemerintah perlu mencari solusi yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan efektivitas subsidi.
“Ketiga, pengawasan harga di lapangan harus diperketat. Kelangkaan LPG 3 kg berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan untuk menaikkan harga, yang pada akhirnya semakin memberatkan masyarakat. Pemerintah harus memastikan harga tetap stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Baca Juga: Abdul Kharis Almasyhari Dukung Kebijakan Pembelian Gabah Petani oleh Bulog
Keempat, lanjutnya, sosialisasi mengenai sistem pembelian LPG 3 kg harus dilakukan secara masif. Banyak masyarakat yang masih kebingungan dengan aturan baru ini, sehingga perlu ada edukasi yang lebih jelas agar mereka tidak kesulitan mendapatkan LPG subsidi.
Muh Haris menegaskan bahwa DPR akan segera meminta PT Pertamina dan Kementerian ESDM untuk menjelaskan kondisi sebenarnya dan langkah apa yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan ini.
“Kami akan memastikan kebijakan distribusi LPG 3 kg benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai masyarakat kecil dikorbankan akibat kebijakan yang kurang matang,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat segera merespons situasi ini dengan cepat dan tepat. Kelangkaan LPG subsidi, jika dibiarkan berlarut-larut, bisa berdampak luas terhadap ekonomi rumah tangga dan usaha kecil yang bergantung pada bahan bakar tersebut.
Sumber: fraksi.pks.id
