Jakarta, PR Politik – Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPOM, dan Badan Gizi Nasional menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa, 1 Juli 2025, guna mengevaluasi capaian penurunan stunting dan menyusun strategi percepatan ke depan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa prevalensi stunting nasional pada 2024 berhasil ditekan menjadi 19,8%, lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 20,1% yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Capaian ini mencetak sejarah sebagai penurunan pertama yang menempatkan angka stunting nasional di bawah ambang batas 20%.
Penurunan signifikan ini disebut sebagai hasil sinergi lintas sektor yang mencakup peningkatan akses layanan kesehatan dasar dan penguatan intervensi gizi spesifik maupun sensitif, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai semakin kokoh dalam menjamin kesinambungan program di tingkat lapangan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam penanganan stunting.
“Penurunan angka stunting ini merupakan hasil kerja keras bersama, namun ini baru awal. Kita harus memastikan bahwa layanan kesehatan dan gizi tidak hanya tersedia, tetapi juga menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah terpencil dan perdesaan. Komisi IX akan terus mendorong penguatan sistem pelayanan yang terintegrasi agar target 14% pada tahun 2029 benar-benar dapat tercapai,” ujar Ranny.
Komisi IX DPR RI menyoroti sejumlah langkah strategis yang harus terus diperkuat untuk mengakselerasi penurunan stunting, antara lain:
-
Penguatan layanan kesehatan primer berbasis puskesmas dan posyandu, dengan dukungan tenaga kesehatan terlatih dan ketersediaan logistik gizi yang mencukupi;
-
Konvergensi program gizi spesifik dan sensitif melalui sinergi lintas sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan pertanian;
-
Pemanfaatan data dan sistem informasi yang akurat untuk memetakan keluarga berisiko dan memperbaiki tata kelola program;
-
Edukasi dan pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan tokoh lokal untuk mendorong perubahan perilaku;
-
Monitoring dan evaluasi berkelanjutan sebagai upaya memastikan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.
Ranny turut mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting sejauh ini. Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian target nasional sebesar 14% pada 2029 yang ditetapkan dalam RPJMN masih membutuhkan kerja keras dan kolaborasi lebih erat.
“Ke depan, akselerasi penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang lebih erat, pendekatan berbasis data, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan serta gizi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Komisi IX DPR RI memastikan akan terus mengawal kebijakan ini demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.
Sumber: kabargolkar.com
