Jakarta, PR Politik – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kendati demikian, organisasi para petani ini mendesak pemerintah untuk bergerak cepat memperjelas regulasi serta mekanisme implementasi di lapangan agar harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit tidak terus terpuruk akibat spekulasi pasar dan ketidakpastian informasi.
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, mengungkapkan bahwa harga TBS di tingkat petani swadaya saat ini mengalami penurunan yang sangat tajam, yakni berada di kisaran Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Secara akumulatif, kemerosotan harga rata-rata telah menembus angka Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.
“Petani swadaya sekarang itu ada yang tinggal Rp1.800 sampai Rp2.200 per kilogram. Padahal HPP kita Rp2.000. Artinya petani sudah nombok,” ungkap Gulat pasca-menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/5).
Gulat memaparkan, kelompok petani sawit swadaya menjadi elemen yang paling babak belur menghadapi guncangan ini. Berbeda dengan petani plasma atau petani bermitra yang mengantongi kepastian kontrak pembelian, petani swadaya harus bertarung bebas di pasar. Sebagai perbandingan, harga TBS petani mitra saat ini masih terlindungi di angka Rp3.600 per kilogram.
“Kalau petani bermitra masih ada perlindungan karena diatur Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Yang paling terpuruk itu petani swadaya, sementara luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat,” urainya memetakan draf ketimpangan proteksi petani.
Lebih lanjut, Apkasindo menganalisis bahwa rontoknya harga TBS di tingkat lokal sama sekali tidak dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) global. Di pasar internasional seperti Malaysia dan Rotterdam, harga CPO justru sedang menunjukkan tren penguatan yang positif.
“Harga CPO global lagi bagus. Kalau dirupiahkan bisa rata-rata Rp18 ribu, seharusnya harga dalam negeri sekitar Rp15.800. Tapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu. Jadi tidak masuk akal kalau harga TBS petani jatuh sedalam ini,” ulasnya keheranan.
Menurutnya, akar masalah berada pada terjadinya bottleneck (penyumbatan) arus informasi yang melahirkan ruang spekulasi liar setelah pengumuman restrukturisasi kebijakan ekspor via DSI. Minimnya sosialisasi komprehensif membuat banyak pelaku usaha hulu-hilir panik, yang kemudian berdampak pada pemangkasan harga beli di tingkat petani secara sepihak.
“Empat jam setelah pengumuman Presiden Prabowo pada 20 Mei lalu, harga langsung turun Rp400. Besoknya turun lagi Rp800, lalu terus sampai Rp1.500. Padahal ekspor tidak dihentikan dan implementasi penuh baru berlaku Januari 2027,” beber Gulat membongkar anomali pasar.
Meski diterpa badai harga, Apkasindo menegaskan komitmennya mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan DSI. Instrumen ini dinilai strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan nasional dan memperkuat posisi tawar (bargaining power) Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia.
“Petani sawit swadaya maupun bermitra mendukung DSI, tetapi harus dijelaskan cepat. Jangan petani dibiarkan jadi korban abu-abunya penjelasan tentang DSI,” tegas Gulat. “Masa kita jual sawit sendiri-sendiri ke luar negeri tanpa kendali harga. Kalau DSI berjalan baik, ini bisa menjadi dirigen sawit Indonesia.”
Merespons kedaruratan harga komoditas perkebunan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, bergerak taktis dengan mengumpulkan asosiasi petani, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Satgas Pangan Polri dalam satu meja rilis bersama.
Langkah responsif Kementan tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Apkasindo karena dinilai berhasil meredam kepanikan pasar. Dari rapat koordinasi darurat tersebut, pemerintah menetapkan draf lima poin kesepakatan utama:
-
Efek Psikologis Sementara: Pemerintah mengidentifikasi bahwa penurunan harga TBS murni dipicu oleh efek psikologis pasar dan kepanikan atas draf kebijakan ekspor satu pintu.
-
DSI Bukan Pemburu Rente: Pemerintah menegaskan PT DSI murni bertindak sebagai pengelola sistem korporasi ekspor dan dijamin tidak akan memungut biaya tambahan (fee) ataupun mengambil margin keuntungan dari transaksi ekspor pelaku usaha.
-
Ekspor Berjalan Normal: Selama masa transisi menuju tahun 2027, seluruh aktivitas ekspor kelapa sawit oleh para pelaku usaha dipastikan tetap berjalan normal tanpa pembatasan.
-
Operasional Hilir Tetap Eksis: Semua korporasi dan pelaku usaha di sektor hilir sawit diinstruksikan tetap menjalankan kegiatan niaga dan operasionalnya seperti biasa.
-
Penyesuaian Ulang Harga: Dengan adanya penjelasan resmi ini, pemerintah mendesak para pelaku usaha untuk segera melakukan penyesuaian ulang harga pembelian TBS sesuai dengan kurva harga acuan CPO di wilayah masing-masing.
“Kami berharap setelah penjelasan ini, kekhawatiran pelaku usaha hilang dan harga pembelian TBS kembali normal sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkapnya secara optimistis.
Menutup keterangannya, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mendukung penuh Satgas Pangan Polri untuk melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang masih membandel membeli TBS di bawah harga kelayakan.
“Dengan pertemuan tadi sudah semakin clear. Kalau setelah ada lima poin kesepakatan tadi masih ada yang menekan harga petani, berarti memang ada niat melawan kebijakan Presiden. Tidak ada alasan lagi membeli murah TBS petani setelah penjelasan pemerintah hari ini. Harga global bagus, ekspor tetap jalan, jadi jangan cari pembenaran untuk menekan harga petani sawit,” pungkasnya secara tegas.
sumber : Kementan RI
