Jakarta, PR Politik – Guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menerjang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8) memicu dampak kerusakan serius terhadap pemukiman warga serta fasilitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan. Menanggapi situasi darurat tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengawal penanganan medis bagi masyarakat terdampak secara masif, cepat, dan menyeluruh.
Gempa bumi yang berpusat di 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer itu sempat memicu keluarnya peringatan dini tsunami. Bencana ini mengakibatkan sejumlah infrastruktur medis rusak, sehingga penyediaan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta pendirian fasilitas kesehatan darurat menjadi kebutuhan paling krusial dalam masa tanggap darurat.
Ia menekankan bahwa pemerintah wajib menjamin kelangsungan akses kesehatan bagi warga terdampak, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perawatan secara berkelanjutan.
“Dalam kondisi seperti ini, keselamatan masyarakat harus diutamakan. Saya meminta Kemenkes bergerak cepat memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan, termasuk obat-obatan, tenaga kesehatan, layanan rujukan, dan fasilitas kesehatan yang memadai,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi respons cepat Kemenkes yang telah mengaktifkan sembilan Health Emergency Operation Center (HEOC) guna memperkuat koordinasi serta pemetaan kebutuhan medis di lapangan. Kemenkes juga mengoperasikan rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, untuk menggantikan fungsi gedung puskesmas dan rumah sakit yang rusak.
Di samping langkah darurat, ia mendorong percepatan rehabilitasi sarana kesehatan agar fungsi pelayanan medis warga kembali pulih sepenuhnya. Mengutip laporan resmi Kemenkes, sebanyak enam unit puskesmas tercatat mengalami kerusakan berat, sementara belasan fasilitas kesehatan lainnya menderita kerusakan skala sedang dan ringan.
“Rumah sakit lapangan dan penguatan posko kesehatan tentu sangat penting, tetapi yang harus kita pastikan adalah masyarakat di wilayah terdampak tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan. Jangan sampai setelah fase darurat berlalu, kebutuhan kesehatan mereka justru terabaikan,” katanya.
Kemenkes sebelumnya mematok target pemulihan layanan dasar di rumah sakit terdampak dapat kembali beroperasi dalam kurun waktu satu minggu, sedangkan puskesmas yang mengalami kerusakan ditargetkan dapat beroperasi kembali dalam jangka dua minggu. Prioritas tindakan medis yang disiagakan meliputi penanganan trauma, kesehatan ibu dan anak, layanan hemodialisis, proses persalinan, hingga pemberian imunisasi.
Ia menegaskan bahwa kehadiran negara di tengah masa-masa sulit pascabencana menjadi modal moral penting bagi daya bangkit warga NTT.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat NTT tidak merasa sendiri menghadapi bencana ini. Negara harus hadir, layanan kesehatan harus tetap berjalan, dan setiap korban harus mendapatkan pertolongan sesuai kebutuhannya,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Golkar
