Jakarta, PR Politik – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan performa gemilang pendapatan negara yang tumbuh signifikan hingga akhir Februari 2026. Dalam paparan APBN KiTa, Kemenkeu mencatat pertumbuhan neto penerimaan pajak mencapai 30,4% secara tahunan (year-on-year), yang dipicu oleh tingginya intensitas transaksi ekonomi di tengah masyarakat.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi setoran pajak telah menembus angka Rp245,1 triliun. Secara khusus, Suahasil menyoroti lonjakan drastis pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melesat hingga 97%.
“PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. (Lonjakan) ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus.,” ujarnya di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3).
Guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026, pemerintah melakukan akselerasi belanja negara yang mencapai Rp493,8 triliun, atau melonjak 41,9% dibandingkan tahun lalu. Salah satu pilar utama belanja tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap anggaran sebesar Rp44 triliun.
Hingga 9 Maret 2026, program strategis ini telah menjangkau 61,6 juta penerima manfaat, yang terdiri dari 50 juta siswa serta 10,5 juta kelompok nonsiswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
Kemenkeu juga memberikan pemutakhiran terkait pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri. Hingga 10 Maret, realisasi pembayaran telah mencapai Rp24,7 triliun atau sekitar 45% dari total pagu anggaran sebesar Rp55 triliun.
“Kami mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah segera menuntaskan pembayaran THR agar tuntas sebelum hari raya,” tambahnya.
Terkait fluktuasi harga minyak mentah dunia (ICP) akibat ketegangan di Timur Tengah, pemerintah menegaskan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber. Skema subsidi dan kompensasi energi akan terus diaktifkan untuk melindungi daya beli masyarakat dari volatilitas harga global.
Di sektor kepabeanan, pemerintah mencatat peningkatan efektivitas pengawasan dengan melakukan 2.872 penindakan terhadap rokok ilegal, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Total barang bukti yang disita mencapai 369 juta batang rokok ilegal.
Sementara itu, untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasi telah mencapai Rp147,7 triliun. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan ekstra bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui tambahan dana sebesar Rp10,65 triliun yang disalurkan secara bertahap hingga April 2026.
sumber : Kemenkeu RI
