DPR Tekankan Penguatan Kompetensi Asuransi di Badan Supervisi LPS

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Shohibul Imam | Foto: Istimewa

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam, menekankan pentingnya penguatan keahlian di sektor asuransi dalam struktur Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS), seiring perluasan mandat lembaga tersebut dalam program penjaminan polis.

Hal itu disampaikan Shohibul saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BS LPS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Ia menyoroti kekosongan kompetensi di bidang asuransi setelah mundurnya salah satu anggota BS LPS yang memiliki latar belakang kuat di sektor tersebut.

“Di BSLPS setahu saya yang kemarin mundur itu kan Pak Farid, yang core competence-nya di asuransi. Sementara tadi Bapak menyampaikan pendekatan forward looking, dan menurut saya itu sangat bagus,” ujar Shohibul.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pendekatan ke depan tersebut perlu ditopang oleh kapasitas yang memadai, khususnya dalam memahami industri asuransi yang memiliki karakteristik dan risiko berbeda dibandingkan sektor perbankan.

“LPS ini kan mendapat perluasan mandat terkait program penjaminan polis. Nah, kita butuh di badan supervisi ini yang kuat di bidang asuransi. Kalau perbankan saya kira sudah banyak, tapi asuransi ini tantangannya cukup challenging,” tegasnya.

Shohibul menilai percepatan implementasi program penjaminan polis menuntut kesiapan yang matang, baik dari aspek regulasi maupun pemahaman teknis pelaksanaannya.

“Ini kan rencananya mau dipercepat, artinya perlu akselerasi yang lebih cepat lagi. Ketika Bapak nanti diberikan amanah sebagai anggota BSLPS, saya berharap Bapak bisa kuat di sektor asuransinya,” katanya.

Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut juga menyoroti sejumlah isu penting yang masih membutuhkan kajian mendalam, di antaranya terkait jenis asuransi yang akan dijamin serta skema tarif yang akan diterapkan dalam program tersebut.

Baca Juga:  Ateng Sutisna Dorong Pemerintah Tindak Tegas Tambang Ilegal, Tegaskan Pentingnya Penegakan Tata Kelola

“Kita belum tahu nanti jenis asuransi apa yang akan di-cover, apakah semua sekaligus, lalu tarifnya apakah multi tariff atau single tariff. Nah, ini menurut saya butuh kajian dan riset yang lebih dalam dan lebih luas,” pungkas Shohibul.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru