Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan dukungannya terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik (parpol) menerima bantuan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, hal ini merupakan langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi yang selama ini membayangi sistem politik di Indonesia.
“Jadi kalau menurut saya sudut pandang KPK ada benarnya. Kalau kita pikir, salah satu peristiwa (korupsi) partai politik adalah karena cost politiknya yang semakin besar,” ujar Dede Yusuf saat berbincang di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Ia menilai, beban biaya tinggi dalam setiap kontestasi politik sering kali memaksa partai politik menjalin ketergantungan dengan para pemilik modal. Hal ini, menurut Dede, menjadi salah satu akar dari maraknya praktik korupsi di kalangan partai.
“Maraknya korupsi salah satunya karena mereka cost-nya habis-habisan jor-joran. Pada akhirnya banyak yang mengikat diri dengan pemodal atau pendana dari pihak punya kepentingan, endingnya, mereka terpaksa menjadi katakanlah mengembalikan modal,” ungkap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Dede menjelaskan bahwa salah satu pos pengeluaran terbesar partai politik adalah anggaran untuk saksi dalam pemilu. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai ratusan ribu dan logistik di lebih dari 450 kabupaten/kota menjadi beban berat bagi keuangan parpol.
“Bayangkan saja saksi 850 ribu TPS, logistik di 450 sekian di kabupaten kota. Itu salah satu cost terbesar,” imbuhnya.
Namun demikian, Dede mengingatkan pentingnya menetapkan kriteria yang jelas bagi partai politik yang akan menerima bantuan dana negara. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut hanya boleh diberikan kepada partai-partai yang telah diakui secara resmi oleh negara.
“Jadi kita tunggu saja, menurut saya sih, terima kasih jika ada sudut pandang seperti itu dari KPK,” tutup Dede Yusuf.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan agar partai politik mendapatkan dana besar dari APBN guna memperkecil potensi korupsi di lingkup politik. Fitroh menilai, sistem politik nasional masih membuka peluang terjadinya korupsi karena tingginya biaya yang dibutuhkan untuk meraih jabatan publik.
Sumber: fraksidemokrat.com
