Jakarta, PR Politik – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta mitra kerja Komisi V DPR RI, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk segera melakukan normalisasi sungai dalam skala besar menyusul bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Permintaan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026). Arahan Presiden itu menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dalam penanganan dampak bencana, khususnya pada sektor infrastruktur sumber daya air.
Danang Wicaksana menilai normalisasi sungai merupakan langkah krusial untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengungkapkan bahwa berbagai laporan yang diterima Komisi V DPR RI menunjukkan adanya perubahan signifikan pada kondisi sungai pascabencana.
“Banyak informasi yang kami terima bahwa aliran sungai telah berpindah arah, berubah posisi, bahkan melebar. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan serius dan terencana,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Ia menjelaskan, proses normalisasi sungai idealnya dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, termasuk dimulai dari wilayah muara atau dari arah laut. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemulihan fungsi sungai secara optimal. Danang juga membuka peluang dilakukannya pembukaan jalur sungai baru apabila kondisi di lapangan menuntut hal tersebut, dengan catatan seluruh proses dilakukan berdasarkan kajian yang matang.
“Normalisasi harus didasarkan pada kajian teknis, ekologis, dan hidrologis. Semua harus dihitung, mulai dari debit air, kebutuhan tampungan, hingga luas sungai yang ideal agar mampu menjadi bagian dari sistem ketahanan terhadap bencana di masa mendatang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Danang Wicaksana menegaskan bahwa Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah normalisasi sungai sebagai strategi penting dalam menekan potensi terulangnya bencana serupa di kemudian hari. Menurutnya, penataan sungai yang terencana dan terintegrasi akan berperan besar dalam pengendalian banjir sekaligus penguatan mitigasi bencana.
Dalam konteks tersebut, ia juga mendorong keterlibatan aktif Kementerian Perhubungan dalam proses normalisasi sungai, mengingat kegiatan tersebut berpotensi bersinggungan langsung dengan jalur pelayaran menuju laut.
“Kami mendorong mitra kami di Komisi V, yaitu Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, karena ini juga berkaitan dengan akses ke laut. Tidak menutup kemungkinan ada jalur sungai yang bisa difungsikan sekaligus sebagai alur pelayaran,” pungkasnya.
Dengan sinergi lintas kementerian dan lembaga, Danang berharap proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, serta berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
