Jakarta, PR Politik (10/12) – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyoroti keputusan pemerintah untuk menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi. Menurutnya, keputusan tersebut perlu ditinjau ulang, terutama untuk wilayah Papua.
“Saya kira pemerintah harus meninjau ulang program tersebut khususnya untuk di Papua. Tadi kita dengar sendiri bahwa untuk satu paket makanan menunya yang sesuai di Jakarta itu disebutkan Rp 10.000, datang ke sini (Papua) bisa sampai Rp 30.000 lebih,” kata Bonnie pada Parlementaria di Kantor Gubernur Jayapura usai Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Jayapura, Papua, pada Senin (9/12/2024).
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan bahwa pemerintah harus mengkaji serius implementasi program tersebut dengan mempertimbangkan inflasi yang terjadi di setiap wilayah di Indonesia. “Ketika ingin dilaksanakan di Papua dengan mempertimbangkan inflasi. Kemudian harga-harga kebutuhan, harga-harga makanan yang mungkin nanti dalam menjalankan program ini tiba-tiba harganya jadi melambung jauh. Artinya dalam sebuah kebijakan, khususnya mengenai makan gratis ini, harus juga memperhatikan aspek mitigasinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makan bergizi gratis seharga Rp 10.000 per porsi. Prabowo meyakini alokasi ini cukup untuk kebutuhan di daerah. Jenderal TNI Purnawirawan ini menegaskan bahwa program tersebut merupakan tambahan kesejahteraan bagi rakyat.
Awalnya, pemerintahan Prabowo menginginkan anggaran Rp 15.000 untuk makan bergizi gratis. Namun, kondisi tidak memungkinkan untuk mempertahankan anggaran tersebut dalam program ini. “Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo pada Jumat, 29 November 2024.
Sumber: dpr.go.id
