Jakarta, PR Politik (15/11) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aus Hidayat Nur, menyoroti sejumlah kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, khususnya di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kota Depok.
Dalam kunjungan spesifik Komisi II ke Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (12/11/2024), Aus Hidayat mengungkapkan bahwa politik uang telah merebak, terutama di daerah-daerah yang sudah dipetakan sebagai rawan praktik tersebut. Ia menilai hal ini bisa mencederai integritas Pilkada.
“Secara umum, di pemilihan Gubernur, isu politik uang sudah merebak, terutama di daerah-daerah yang dipetakan rawan politik uang,” ungkap Aus.
Terkait Pilkada Kota Depok, Aus menyoroti potensi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok. Hal ini disebabkan oleh persaingan ketat antara dua pasangan calon (Paslon) yang memiliki kedekatan dengan struktur pemerintahan daerah—salah satunya adalah mantan Sekda dan yang lainnya mantan Wakil Walikota Depok.
“Saya mengingatkan bahwa struktur pemerintahan daerah besar kemungkinan berpihak kepada salah satu pasangan disebabkan adanya ancaman kepada mereka untuk mendukung salah satu Paslon,” ujar Aus.
Selain itu, Aus juga menyinggung intimidasi yang dialami oleh masyarakat yang terlibat dalam kampanye door-to-door serta penggunaan alat peraga kampanye oleh salah satu calon. Fenomena ini, kata Aus, berpotensi merusak kualitas demokrasi dalam Pilkada.
Belakangan ini, sebuah video yang tersebar di media sosial menunjukkan sekelompok ibu-ibu pendukung pasangan calon Imam Budi Hartono – Ririn Farabi Arafiq yang tengah melakukan kampanye kepada masyarakat, namun dihadapkan pada intimidasi dari pendukung paslon lawan.
“Terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang berpartisipasi melakukan kampanye door to door dan penggunaan alat peraga kampanye salah satu calon,” jelasnya.
Terakhir, Aus menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kelancaran Pilkada 2024. Ia mengingatkan bahwa seluruh kota dan kabupaten di Indonesia merupakan bagian dari kesatuan yang lebih besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya juga mengingatkan pentingnya koordinasi antar daerah dan antar provinsi karena seluruh kota kabupaten merupakan satu kesatuan dalam bingkai NKRI,” pungkas Aus.
Baca Juga: Tingginya Angka Kecelakaan Tol, Danang Wicaksana Soroti Faktor Pengemudi dan Infrastruktur
Sumber: fraksi.pks.id
