Pasuruan, PR Politik – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung proyek pembangunan Jembatan Bokwedi di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (17/5). Kunjungan lapangan ini dilakukan guna memastikan akselerasi pengerjaan penggantian jembatan nasional tersebut berjalan optimal demi meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus memperkuat konektivitas kawasan.
Menteri Dody menjelaskan bahwa desain Jembatan Bokwedi yang baru akan mengalami kenaikan elevasi struktur. Langkah teknis ini diambil sebagai solusi jangka panjang dalam mengantisipasi fenomena meluapnya air sungai ketika curah hujan tinggi melanda wilayah hulu, terutama mengingat kondisi sungai yang kian menyempit dan mendangkal.
“Jembatan ini harus kita tinggikan karena sungai-sungai di hulu sudah mulai menyempit dan mendangkal. Sehingga manakala hujan deras di hulu, yang terbawa air adalah kayu. Kalau jembatan dan rel kereta api tidak ditinggikan, takutnya air akan semakin meluber ke sini. Kita berusaha menghindari itu dengan cara jembatan kita tinggikan sehingga air tetap mengalir ke hilir,” katanya di lokasi peninjauan.
Proyek penggantian Jembatan Bokwedi ini digarap oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali menggunakan skema kontrak tahun jamak (multiyears) periode 2025–2026, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp11,6 miliar.
Secara teknis, cakupan konstruksi jembatan ini meliputi:
-
Pembangunan pondasi borepile dan abutmen jembatan.
-
Pemasangan struktur baja penguat sepanjang 30 meter.
-
Pengecoran plat lantai jembatan dan perkerasan aspal.
-
Pembangunan fasilitas trotoar bagi pejalan kaki.
Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, jembatan baru ini dirancang untuk menjamin keamanan mobilitas harian masyarakat. Keberadaan aset nasional ini juga diproyeksikan mampu menyokong urat nadi distribusi hasil pertanian, dinamika perdagangan, hingga sektor pariwisata di wilayah Pasuruan dan sekitarnya.
Pemerintah menargetkan seluruh proses konstruksi fisik jembatan rampung secara menyeluruh pada September hingga Oktober 2026. Target ini dipatok agar infrastruktur tersebut sudah dapat beroperasi normal sebelum memasuki periode mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Ini penanganannya sebenarnya cepat, hanya sekitar 4-5 bulan perkiraan. Insyaallah Nataru 2026 sudah bisa dilewati, dan sudah fungsional,” ujarnya optimistis.
Lebih lanjut, Kementerian PU tidak hanya membenahi struktur jembatan, melainkan juga menjalin koordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sinergi lintas sektoral ini diperlukan agar elevasi jalur rel kereta api yang berada di sekitar area jembatan dapat disesuaikan secara pararel, sehingga tidak ada material infrastruktur yang menghambat laju air saat debit sungai meningkat tajam.
“Kalau jembatan naik dan rel kereta naik, Insyaallah air tidak akan tertahan oleh jembatan maupun rel kereta,” tegasnya.
sumber : Kemenpu RI
