Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, memberikan catatan penting terkait peluncuran program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh PT Pertamina (Persero). Ia menekankan bahwa inisiatif tersebut harus memiliki cetak biru (blueprint) keberlanjutan yang jelas agar tidak berhenti pada seremoni peresmian semata.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI bersama jajaran Direksi Pertamina di Senayan, Rabu (11/2), Hakim menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi, namun memiliki tantangan besar dalam implementasinya di lapangan.
Hakim menyoroti fenomena banyak koperasi bentukan korporasi yang akhirnya “mati suri” setelah bantuan modal awal habis atau setelah euforia peresmian meredup. Ia menegaskan tidak ingin Kopdes Merah Putih hanya menjadi alat pemenuhan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Jangan sampai program ini hanya menjadi program branding sesaat atau sekadar menggugurkan kewajiban TJSL. Seringkali di lapangan, kita temukan koperasi bentukan perusahaan itu setelah diresmikan, setelah seremonial selesai, kemudian hilang karena tidak adanya pendampingan yang intensif,” ujar politisi muda tersebut.
Sebagai solusi agar koperasi tetap hidup dan berdaya saing, Abdul Hakim mengusulkan agar Pertamina melibatkan Kopdes Merah Putih secara langsung ke dalam ekosistem bisnis perusahaan.
“Sejauh mana koperasi ini nantinya dilibatkan dalam rantai pasok atau supply chain Pertamina sendiri? Supaya ada ekosistem bisnis yang terbentuk, tidak hanya sekadar diberikan bantuan modal lalu ditinggal,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang digunakan Pertamina untuk mengukur tingkat kemandirian koperasi desa tersebut. Menurutnya, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari tingkat kemandirian koperasi dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan.
Hakim berharap melalui Kopdes Merah Putih, Pertamina mampu menciptakan efek domino ekonomi di tingkat pedesaan. Namun, hal itu dinilai hanya dapat terwujud apabila perusahaan menempatkan tenaga pendamping yang kompeten serta memastikan adanya pasar yang jelas bagi produk maupun jasa koperasi.
“Kita ingin melihat koperasi desa ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi warga. Pertamina punya sumber daya besar untuk memastikan itu terjadi, tinggal bagaimana konsistensi pendampingannya di lapangan,” tutup Hakim.
