Jakarta, PR Politik (19/11) — Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyerukan pentingnya langkah preventif dalam pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sahroni berharap KPK mengutamakan pencegahan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Dengan cara pencegahan yang lebih banyak, tapi dengan cara yang lebih eksklusif. Bagaimana mengharmonisasi pencegahan yang lebih utama agar terbentuk sistem yang terbaik untuk masa depan republik ini,” ujar Sahroni kepada calon pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, dalam Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu), Sahroni menyoroti bahwa kinerja KPK tengah berada di bawah pengawasan ketat masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong pimpinan KPK yang baru untuk segera mengambil langkah terukur demi memulihkan kepercayaan publik.
“Langkahnya apa yang akan bapak percepat dalam konteks institusi KPK yang sekarang lagi turun-turunnya. Tapi tidak membabi buta dan tidak brutal dilakukan oleh pimpinan baru ke depannya,” tambah Sahroni.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi tanpa ego sektoral antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Apa yang akan Bapak lakukan bilamana menjadi pimpinan KPK? Berkoordinasi bukan berdasarkan egoisme institusi atau mau melakukan sesuatu komunikasi dengan para pihak,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menekankan perlunya KPK memiliki target yang jelas untuk mencapai Indonesia bebas korupsi.
Baca Juga: Wardatul Asriah Bela Hak 31 Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang Diskorsing
“Harusnya ada target sampai kapan Indonesia bebas korupsi. Ini yang menjadi ekspektasi publik. KPK hadir untuk memberantas korupsi. Tapi sampai saat ini korupsi tidak selesai-selesai,” ujar Rudianto.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Rudianto juga mempertanyakan prioritas KPK, apakah lebih mengedepankan langkah pencegahan atau penindakan dalam memberantas korupsi.
“Ketika Pak Setyo menjadi pimpinan KPK, mana yang lebih diutamakan, pencegahan atau penindakan? Karena 22 tahun ini penindakan, orang diborgol, pakai rompi, rupanya tidak selesai-selesai korupsi. Masih pendekatan represif sensasional,” tandasnya.
Dukungan terhadap KPK yang lebih berfokus pada pencegahan diyakini dapat memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus menjawab ekspektasi publik untuk masa depan yang lebih bersih dari praktik korupsi.
Sumber: fraksinasdem.org
