Jakarta, PR Politik (17/12) – Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, mendesak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk melanjutkan penyelidikan dan menindak tegas pihak-pihak terkait dugaan pelanggaran undang-undang berupa fraud di megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), yang melibatkan perusahaan China, PT CRRC Sifang Indonesia.
“Mendorong KPPU untuk melanjutkan penyelidikan hingga tuntas. Jika ditemukan bukti yang cukup, maka pelaku yang terlibat harus diberi sanksi tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Sartono kepada awak media di Jakarta pada Senin (16/12/2024).
Sartono menilai bahwa langkah KPPU untuk menindak tegas dan melanjutkan penyelidikan terkait dugaan fraud di megaproyek ini sangat diperlukan. “Mengingat KCIC merupakan proyek yang konsesinya masih panjang, jangan sampai ada masalah lain yang muncul dan menciderai etika berbisnis antar pihak, yang berakibat pada menurunnya nilai kualitas dan respon kualifikasi barang atau jasa,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar penegak hukum dapat turun tangan jika dalam penyelidikan KPPU terbukti ada fraud dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Jika memang hasil penyelidikan KPPU ini terbukti ada fraud dalam internal KCIC, maka sudah tentu masalah tersebut perlu ditindak lebih lanjut oleh pihak penegak hukum,” tegas Sartono.
Lebih lanjut, Sartono menekankan pentingnya adanya reformasi sistemik di berbagai sektor infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Ia mengungkapkan bahwa Kereta Cepat Whoosh adalah aset penting bagi masa depan bangsa. “Kita tidak boleh membiarkan dugaan seperti ini menghambat tujuan strategisnya. Mari kita semua pastikan setiap proyek nasional berjalan dengan prinsip Good Governance,” jelasnya.
Baca Juga: Dini Rahmania Komitmen Perjuangkan Pendidikan Agama untuk Santri di Jawa Timur II
Sartono juga mengingatkan akan pentingnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek besar. Ia menekankan bahwa dugaan fraud tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan badan usaha yang terlibat. “Dugaan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur secara menyeluruh. Sistem pengadaan harus memastikan bahwa setiap kontrak atau kerja sama dilakukan secara fair dan kompetitif, tanpa ada praktik yang merugikan negara,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah tegas dan reformasi yang diperlukan, Sartono berharap agar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sumber: fraksidemokrat.org
