Jakarta, PR Politik (05/11) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan nasional dalam sektor perumahan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (04/11/2024).
Reni mengangkat beberapa poin penting mengenai kebijakan dan implementasi program perumahan rakyat, termasuk konsep “rumah untuk rakyat” yang diusung pemerintah. “Rumah untuk rakyat ini definisinya seperti apa? Apakah dimiliki, disewa, atau dihuni gratis oleh rakyat? Ini perlu kejelasan untuk kesamaan frekuensi kita,” kata Reni. Menurutnya, kejelasan definisi ini akan berpengaruh besar pada perencanaan lahan, pembiayaan, dan aspek terkait lainnya.
Reni juga mempertanyakan skema pendanaan untuk target ambisius pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang rencananya akan melibatkan dana dari sumber non-APBN. Ia meminta kejelasan mengenai struktur organisasi dan wewenang pihak-pihak yang akan mengelola skema pendanaan ini. “Untuk pendanaan kolaborasi non-APBN, siapa dalam organisasi kementerian yang bertugas dan berwenang menggawanginya? Itu penting untuk dijelaskan kepada kami,” ungkapnya.
Baca Juga: Ledia Hanifa Dorong BRIN Arahkan Riset Nasional Sesuai Tujuan Pembangunan
Selain itu, Reni menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa pemerintah masih belum memiliki basis data perumahan yang andal. Mengingat akhir tahun yang sudah dekat, Reni mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk segera memperbaiki dan memperkuat basis data tersebut. “Kami berharap, di sisa tahun 2024 ini, kementerian segera memperkuatnya,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Reni Astuti juga menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan nasional di sektor perumahan dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk bahan bangunan. “Indonesia harus memiliki kedaulatan di sektor perumahan. Ini penting agar bahan bangunan perumahan memprioritaskan produk dalam negeri. Jangan sampai kedaulatan ini terabaikan,” tegasnya.
Reni menutup dengan harapan agar kebijakan sektor perumahan dapat tepat sasaran dan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat.
Sumber: fraksi.pks.id
