Sohibul Iman Kawal Ketat Verifikasi Calon Wakil Presiden RI Jelang Sidang Desember

Verifikasi Calon Wakil Presiden RI
Wakil Ketua MPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman

Jakarta, PR Politik – Kredibilitas proses pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia sangat bergantung pada ketelitian parlemen dalam menelusuri rekam jejak serta keabsahan dokumen para kandidat. Tanpa pemeriksaan mendalam sejak tahap awal, pemilihan pemimpin nasional berpotensi memicu polemik hukum maupun kontroversi politik di kemudian hari.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman, memastikan pihaknya akan mengawal ketat tahapan verifikasi calon Wakil Presiden RI menjelang sidang pemilihan dan penetapan pada 2 Desember 2026 mendatang.

“MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail supaya nanti ke depan tidak ada persoalan. Ya, terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” ungkap pria yang akrab disapa MSI tersebut usai dilantik di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Guna menyukseskan agenda konstitusional tersebut, MPR telah membentuk panitia ad hoc persidangan serta tim pemeriksa kelayakan kandidat. Ia memastikan dirinya bersama perwakilan Fraksi PKS lainnya—yakni Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Johan Rosihan—akan terlibat langsung dalam tim verifikasi calon Wakil Presiden RI tersebut.

Meski ikut mengawasi jalannya verifikasi calon Wakil Presiden RI, ia menegaskan bahwa PKS tidak berada pada posisi mengajukan nama kandidat karena bukan bagian dari koalisi pengusung pada Pilpres lalu.

“Tentu itu adalah hak prerogatif dari Pak Presiden dan partai-partai pengusung beliau. PKS bukan pengusung beliau. Karena itu PKS tentu tidak pada posisi untuk mencalonkan siapapun,” tegasnya.

Selain mengawal suksesi kepemimpinan nasional, ia juga berkomitmen meneruskan agenda strategis yang sebelumnya digagas Hidayat Nur Wahid (HNW), yakni pembentukan undang-undang khusus tentang MPR serta pendirian Majelis Kehormatan. Baginya, ironis jika lembaga yang melahirkan ketetapan moral bangsa justru belum memiliki instrumen penegak etika internal.

Baca Juga:  Legislator Golkar Ranny Fahd Arafiq Ingatkan Kewaspadaan Penyebaran Campak Pasca Lebaran

“Padahal sesungguhnya yang membuat TAP MPR terkait dengan masalah etika berbangsa bernegara itu adalah MPR. Tapi ternyata MPR sendiri belum memiliki Majelis Kehormatannya. Ini saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat dan saya akan nanti berusaha untuk memperjuangkannya di pimpinan MPR ke depan. Mudah-mudahan itu bisa terealisasi,” pungkasnya.

sumber : Fraksi PKS

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini