Jakarta, PR Politik – Peningkatan keterampilan generasi muda tidak akan berdampak signifikan jika tidak diimbangi dengan terbukanya keran serapan tenaga kerja di sektor riil. Pemerintah diperingatkan agar tidak sekadar menuntut kesiapan lulusan baru, sementara pintu masuk ke dunia industri masih terlampau sempit.
DPR RI menyoroti masih tingginya angka pengangguran nasional per Agustus 2026 versi BPS yang menyentuh 7,38 juta jiwa atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,75 persen. Kondisi ini dinilai menuntut penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan memberikan kepastian penghasilan bagi kelompok usia produktif.
“Anak-anak muda kita tidak kekurangan semangat dan kemampuan untuk bekerja. Mereka punya pendidikan, keterampilan, dan kemauan untuk berkembang. Persoalannya, apakah kesempatan kerja yang tersedia sudah cukup luas dan mudah diakses? Jangan sampai generasi muda terus diminta meningkatkan kompetensi, tetapi ketika mereka siap bekerja, pintu kesempatan justru masih sempit,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat.
Di tengah tantangan akses lapangan kerja Gen Z tersebut, ia mengapresiasi terobosan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) besutan Kemnaker yang menargetkan 150 ribu peserta sepanjang 2026, serta skema SMK Go Global milik KP2MI yang membidik penempatan 500 ribu pekerja migran hingga 2029.
Meski demikian, legislator PKS ini mengingatkan bahwa indikator sukses kebijakan tidak boleh diukur sebatas banyaknya jumlah peserta pelatihan. Pemerintah wajib menjamin adanya keberlanjutan karier dan perlindungan penuh bagi pekerja migran sejak sebelum berangkat hingga pulang ke Tanah Air.
“Jangan sampai anak-anak muda kita selesai magang atau pelatihan, tetapi kembali menghadapi kesulitan mencari pekerjaan. Program-program ini harus menjadi jembatan menuju kesempatan kerja yang lebih panjang, penghasilan yang layak, dan jenjang karier yang jelas. Di situlah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendesak eksekutif agar tidak melulu bergantung pada skema pemagangan dan pengiriman pekerja ke luar negeri seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Jerman. Pemerintah dituntut memacu investasi padat karya di berbagai daerah serta memberikan insentif nyata bagi korporasi yang bersedia membuka kesempatan kerja pertama bagi lulusan baru.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan bangsa. Kita harus memastikan generasi muda memiliki kesempatan yang adil untuk bekerja dan membangun masa depannya. Program-program yang sudah baik perlu diperluas dan disempurnakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah menciptakan lapangan kerja baru yang nyata, berkualitas, dan berkelanjutan di dalam negeri,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
