Pasuruan, PR Politik – Implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terbukti efektif menekan tingkat kesalahan distribusi bantuan secara signifikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam agenda sosialisasi DTSEN di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2).
Merujuk pada hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Gus Ipul memaparkan perbandingan kontras antara penggunaan data lama dengan sistem DTSEN yang baru.
“Ketika (bansos) menggunakan data lama 77 persen error. (Artinya) ada 77 persen masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos tapi tidak dapat. Setelah kita ukur dengan DTSEN error-nya turun tinggal 28 persen,” ujarnya.
Digitalisasi ini memberikan dampak besar pada dua jenis kesalahan data utama, yaitu exclusion error (warga layak yang tidak terdaftar) dan inclusion error (warga tidak layak yang terdaftar).
Pada program Program Keluarga Harapan (PKH), exclusion error yang semula mencapai 77,7 persen kini turun menjadi 28,2 persen. Sementara untuk BPNT (Sembako), angka kesalahan tersebut menyusut dari 70 persen menjadi hanya 17,6 persen. Perbaikan juga terjadi pada sisi inclusion error, di mana data penerima yang tidak layak berhasil disaring lebih ketat.
“Harapannya agar nanti erorr-nya (jadi) di bawah 10 persen (hingga) di bawah 5 persen,” tegasnya mengenai target jangka panjang akurasi data nasional.
Gus Ipul mengakui bahwa akurasi data tidak akan pernah mencapai 100 persen secara permanen karena dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perubahan status ekonomi yang terjadi setiap hari. Oleh karena itu, ia meminta keterlibatan aktif RT/RW hingga camat dalam pemutakhiran data.
Meskipun rilis data nasional dilakukan oleh BPS setiap tiga bulan, pembaruan di tingkat desa ditegaskan dapat dilakukan setiap hari untuk menghindari keterlambatan administrasi, terutama terkait warga yang telah meninggal dunia.
Setelah sukses di Banyuwangi, program digitalisasi berbasis DTSEN kini tengah diuji coba di 40 kabupaten/kota dan satu provinsi dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait seperti DEN, Komdigi, KemenpanRB, BPS, hingga Kemendagri.
“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan seluruh perangkat dinas hingga desa dalam pemutakhiran data berkala.
“DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur,” pungkasnya.
sumber : Kemensos RI
