Kupang, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, mendorong agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Prabowo Subianto diperbaiki secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikannya menyusul insiden keracunan massal yang dialami ratusan siswa di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita minta supaya persiapannya lebih matang dan tata kelolanya diperbaiki, sehingga tidak ada lagi siswa yang mengalami keracunan,” ujar Benny dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Benny mendesak aparat kepolisian, khususnya Polda NTT, turut terlibat dalam pengawasan ketat program MBG demi menjamin keamanan dan kesehatan para siswa. Ia menegaskan bahwa kejadian di NTT seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan program, namun harus dijadikan momentum untuk memperbaiki pelaksanaannya.
“Kami meminta Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko memobilisasi personelnya untuk mengambil bagian dalam pemberian MBG supaya pelaksanaannya dilaksanakan dengan baik dan benar,” lanjut politisi Partai Demokrat itu.
Sebanyak 215 siswa di NTT dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Rinciannya, 140 siswa berasal dari SMPN 8 Kota Kupang dan 75 siswa lainnya dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Gejala yang dialami siswa antara lain mual, muntah, diare, pusing, dan gatal-gatal. Sejumlah siswa bahkan harus dilarikan ke rumah sakit.
Sebagai wakil rakyat dari dapil NTT, Benny berharap insiden seperti ini tidak terulang kembali.
“Sinergi antara aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah dan penyedia layanan MBG sangat penting untuk memastikan makanan yang disalurkan aman dan layak konsumsi,” katanya.
Senada dengan Benny, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menegaskan perlunya evaluasi terhadap seluruh vendor atau penyedia MBG. Menurutnya, tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung ketahanan fisik siswa agar mereka bisa belajar dengan baik.
“Program MBG merupakan hal baru sehingga tidak menutup kemungkinan keracunan itu terjadi,” kata Nasir dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Meski demikian, politisi PKS itu menyayangkan insiden keracunan massal yang menimpa siswa di NTT.
“Mudah-mudahan bisa dievaluasi sehingga pemberian MBG punya manfaat yang baik,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan kelalaian dari pihak penyedia makanan MBG. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai hal yang sangat memprihatinkan dan mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Jangan sampai program baik Pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan,” ujar Nihayatul.
Ia menilai bahwa memberikan makanan sembarangan kepada siswa sama saja dengan mengabaikan masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) diminta lebih serius dan teliti dalam mengawasi setiap menu yang disajikan dalam program MBG.
“Pengawasan harus dilakukan tidak hanya di NTT, tetapi juga di seluruh daerah yang menerima program serupa. Kami juga mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan,” desak Ninik, sapaan akrabnya.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, untuk menjaga ketat standar kualitas dan keamanan pangan.
“Program makanan bergizi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai justru menjadi sumber penyakit karena lalai diawasi,” pungkas Nihayatul.
Sumber: fraksdemokrat.com
