Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, mendorong penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah pesatnya pertumbuhan industri pinjaman online (pinjol) di Indonesia.
Industri fintech peer-to-peer (P2P) lending menunjukkan pertumbuhan signifikan. Berdasarkan data OJK per Maret 2025, outstanding pembiayaan telah mencapai Rp 80,02 triliun, meningkat hampir 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Marwan menilai lonjakan tersebut menyimpan potensi krisis, khususnya bagi generasi muda yang rentan terjebak dalam jeratan utang akibat rendahnya literasi keuangan dan penetrasi layanan keuangan digital yang agresif.
“Dalam konteks ini, peran OJK harus diperluas dan ditegaskan. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan industri jasa keuangan, OJK tidak cukup hanya menjadi regulator teknis,” kata Marwan dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).
Ia mengungkapkan, mayoritas kredit macet berasal dari kelompok usia 19–34 tahun. Data menunjukkan lebih dari 52 persen dari total kredit bermasalah senilai Rp 2,01 triliun pada akhir 2024 berasal dari generasi Z dan milenial. Menurut Marwan, hal ini merupakan gejala sistemik dari lemahnya edukasi keuangan, regulasi yang belum efektif, serta belum adanya perlindungan konsumen yang memadai terhadap ekspansi digital.
“Meski OJK telah menetapkan serangkaian regulasi yang lebih ketat, seperti penurunan bunga pinjaman harian, pembatasan platform peminjaman, perlindungan terhadap penyalahgunaan data kontak darurat, dan larangan penagihan intimidatif,” tambah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, “fakta di lapangan menunjukkan implementasi dan pengawasan masih lemah.”
Marwan menegaskan, OJK harus mengambil posisi yang lebih proaktif sebagai pelindung publik, termasuk menjalankan pengawasan ketat dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap penyelenggara fintech yang melanggar ketentuan.
Ia juga menekankan perlunya kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara fintech, diiringi penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang menyeluruh. Selain itu, Marwan menilai edukasi literasi keuangan digital tidak bisa lagi dianggap sebagai program tambahan.
“OJK harus menjadikannya sebagai agenda utama dan permanen, melibatkan kerja sama lintas sektor untuk menjangkau Gen Z sejak bangku sekolah,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat instrumen perlindungan masyarakat dari praktik pinjol ilegal, yang dinilainya masih marak di wilayah-wilayah yang belum tersentuh layanan keuangan formal.
Menurut Marwan, banyak platform ilegal menawarkan kemudahan namun justru menjebak masyarakat, termasuk menyalahgunakan data pribadi, melakukan penagihan dengan kekerasan, hingga intimidasi digital.
Ia juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
“Aparat penegak hukum harus lebih tegas, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat. Perlu juga dibentuk satuan tugas lintas institusi yang secara khusus menangani pinjol ilegal dan memberikan perlindungan langsung kepada konsumen,” tegasnya.
Marwan menyampaikan bahwa langkah penindakan harus diiringi upaya edukasi dan penyebaran informasi publik yang masif. Pemerintah dan aparat hukum harus aktif mempublikasikan daftar pinjol ilegal serta membuka kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
Ia menekankan bahwa ketegasan regulator, pemerintah, dan aparat hukum tak hanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga demi masa depan finansial generasi muda.
“OJK, pemerintah, dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa inklusi keuangan tidak berubah menjadi ilusi yang menyengsarakan. Tantangannya tidak ringan, tetapi langkah awalnya jelas: menjadikan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama dalam agenda keuangan digital nasional,” pungkas Marwan.
Sumber: fraksidemokrat.com
