Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti lemahnya kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto membangun Indonesia dari desa. Menurutnya, pilar ekonomi nasional semestinya diperkuat dari desa, namun langkah progresif dari Kemendes belum tampak nyata.
Pernyataan tersebut disampaikan Zigo dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT, Senin (7/7/2025), yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk Tahun Anggaran 2026.
“Saya melihat sampai saat ini Kementerian Desa belum cukup agresif dalam melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah. Banyak persoalan hukum yang menjerat kepala desa dan aparat desa, baik karena maladministrasi maupun penyelewengan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa belum dijalankan secara maksimal,” kata Zigo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/7/2025).
Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini meminta Kemendes PDTT untuk lebih serius melakukan pembinaan langsung ke lapangan, terutama dalam konteks pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
“Pembentukan koperasi desa di seluruh pelosok Nusantara akan menjadi beban jika SDM desa tidak disiapkan dengan matang,” lanjutnya.
Zigo juga mempertanyakan efektivitas usulan tambahan anggaran sebesar Rp700 miliar dalam RAPBN 2026 yang diajukan Kemendes, terutama untuk pos gaji pendamping desa.
“Saya tidak mempermasalahkan jika anggaran tersebut untuk gaji. Namun, yang patut dipertanyakan adalah kinerja para pendamping desa. Banyak temuan di lapangan yang menunjukkan kontribusi mereka minim, bahkan intensitas kunjungan mereka ke desa sangat rendah karena tidak tinggal di desa yang mereka dampingi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zigo menyoroti program studi banding yang mengirimkan 25 kepala desa ke Tiongkok. Ia mengingatkan bahwa kegiatan belajar ke luar negeri harus diimbangi dengan penguatan ideologi kebangsaan dan moralitas aparatur desa.
“Masih banyak kasus penyelewengan dana desa yang terjadi karena rendahnya rasa tanggung jawab dan nasionalisme. Bahkan, ada perangkat desa yang menggunakan dana desa untuk berjudi online. Ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Zigo mendorong agar Kemendes PDTT lebih melibatkan Komisi V dalam kunjungan kerja ke daerah agar pengawasan dan penyerapan aspirasi bisa berjalan optimal.
“Kemendes jangan hanya datang ke DPR saat membutuhkan anggaran. Kami juga ingin diajak turun ke lapangan agar bisa melihat langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi desa, termasuk persoalan gaji dan kinerja pendamping desa,” pungkas Zigo Rolanda.
Sumber: kabargolkar.com
