Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Dra. Hj. Wardatul Asriah, mengapresiasi langkah cepat Menteri Sosial (Mensos) dan jajarannya dalam menangani bencana di daerah pemilihannya. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Sosial di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wardatul Asriah menyampaikan rasa terima kasih atas respons cepat Menteri Sosial dalam menyalurkan bantuan ke Kabupaten Karawang. Menurutnya, Kementerian Sosial merupakan mitra yang aktif dalam menyampaikan pembaruan informasi terkait berbagai program yang dijalankan.
Selain memberikan apresiasi, Wardatul Asriah menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial. Ia berharap langkah tersebut tidak berdampak pada pengurangan program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Saya bersyukur bahwa Kementerian Sosial memastikan anggaran bantuan sosial tetap utuh dan tidak mengalami pengurangan, termasuk anggaran operasional yang melekat pada bansos,” ungkapnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat ini juga menyoroti pemanfaatan Data Center dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menilai penggunaan data yang lebih akurat akan memastikan bantuan tepat sasaran. Wardatul Asriah mengungkapkan bahwa saat reses, dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar. Menurutnya, petugas desa sering menjadi sasaran protes akibat hanya mengikuti data yang tersedia.
“Dengan adanya Data Center ini, saya berharap permasalahan tersebut dapat teratasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wardatul Asriah mempertanyakan keterlibatan Kementerian Sosial dalam program pemberdayaan yang dijalankan bersama kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Desa. Ia ingin mengetahui apakah kementerian-kementerian tersebut telah melakukan rapat bersama untuk membahas program pemberdayaan yang akan dijalankan.
“Apakah kementerian-kementerian ini sudah melakukan rapat bersama terkait program pemberdayaan ini? Mengingat masing-masing kementerian memiliki program pemberdayaan sendiri, apakah program ini akan dijalankan secara bersama atau tetap terpisah?” tanyanya.
Selain itu, ia meminta penjelasan terkait konsep Sekolah Rakyat yang tengah digagas oleh Kementerian Sosial. Wardatul Asriah menyoroti perubahan Sekolah Rakyat menjadi Sekolah Dasar serta kebijakan pendidikan gratis hingga tingkat SMA. Ia ingin mengetahui apakah Sekolah Rakyat yang baru ini akan menjadi bagian dari pendidikan dasar atau memiliki jenjang tersendiri.
“Dulu kita memiliki Sekolah Rakyat yang kemudian berubah menjadi Sekolah Dasar. Saat ini, pendidikan hingga SMA sudah gratis, sehingga semua masyarakat, termasuk yang kurang mampu, tetap bisa bersekolah. Saya ingin mengetahui apakah Sekolah Rakyat ini akan menjadi bagian dari pendidikan dasar ataukah memiliki jenjang tersendiri, seperti Sekolah Rakyat Tingkat Satu, Tingkat Dua, dan Tingkat Tiga? Sasarannya siapa, Pak Menteri?” lanjutnya.
Sumber: fraksigerindra.id
