Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menyambut positif pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatera. Ia berharap keberadaan Satgas tersebut mampu mengoordinasikan seluruh proses pemulihan di daerah terdampak, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kita mendukung apalagi ketua di bawah Pak Menko. Jadi lebih bisa fokus dan terkoordinasi,” kata Singgih kepada wartawan, Rabu (7/1/25).
Dalam kesempatan itu, Singgih juga menyoroti dampak serius bencana banjir bandang yang menyebabkan hilangnya 22 desa. Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali desa-desa tersebut semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Ya harus dibangun lagi, tapi usul kita harus dipindah. Jangan aliran sungai, dana harus dari pusat,” ujar Singgih.
Ia menambahkan bahwa pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu bersumber secara jelas dari pemerintah pusat melalui mekanisme yang telah tersedia.
“Dana dana rehabilitasi, rekonstruksi dari BNPB. Dana sumber dari kemenkeu DSP (Direktorat Sistem Penganggaran),” imbuhnya.
Sebelumnya diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Adapun Wakil Ketua Satgas dijabat oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, sementara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah.
“Beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian Mendagri sebagai ketua satgas yang didampingi wakil ketua satgas Bapak Richard Tampubolon kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/25).
Prasetyo menjelaskan, penunjukan Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas didasarkan pada kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan unsur kewilayahan. Dengan demikian, koordinasi lintas daerah dan kementerian diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
“Jadi pertimbangannya karena bencana kali ini yang terdampak di 3 provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai menteri dalam negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah mendagri dapat dikoordinasikan lebih baik,” ucap Prasetyo.
