Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran dalam menghadapi tantangan tahun 2026. Ia menegaskan bahwa meskipun keterbatasan anggaran menjadi isu utama, hal itu tidak boleh melemahkan kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tengah masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta petambak garam.
Pernyataan tersebut disampaikan Titiek Soeharto dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Komisi IV DPR RI mendukung prinsip-prinsip efisiensi dan keberpihakan, namun alokasi anggarannya perlu dititikberatkan pada hal-hal yang langsung menyentuh kepada pelaku utama sektor Kelautan dan Perikanan,” tegas Titiek.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang ditetapkan pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh alokasi sebesar Rp3,6 triliun. Porsi terbesar anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai program strategis nasional, belanja operasional, dan belanja pegawai.
Dengan anggaran yang terbatas, politisi Fraksi Partai Gerindra ini mendorong agar KKP lebih selektif, fokus, dan adaptif dalam menjalankan seluruh program. Titiek menekankan bahwa penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah menjadi solusi penting agar program tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
“Melalui kemitraan strategis yang melibatkan BUMN, Lembaga Keuangan, dan lintas kementerian/lembaga, agar upaya optimalisasi program dan kegiatan tidak hanya bergantung pada APBN yang ada,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk membangun sistem kemitraan inklusif dan berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan yang adil dan berdampak nyata di lapangan.
“Untuk tercapainya tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Titiek Soeharto.
Dengan menekankan pentingnya efisiensi dan keberpihakan, Komisi IV DPR RI berharap agar setiap rupiah anggaran yang dikelola KKP benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat pesisir dan mendukung agenda besar pembangunan maritim nasional.
Sumber: fraksigerindra.id
