Jakarta, PR Politik – Pemerintah memastikan langkah pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin (23/2), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyatakan bahwa pengelolaan fiskal saat ini sangat terukur guna menjaga kredibilitas ekonomi nasional.
Hingga akhir Januari 2026, realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp105,06 triliun atau sekitar 15,2 persen dari target. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan realisasi periode yang sama pada Januari 2025 yang mencapai 29,6 persen. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang berada di angka Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ungkapnya
Instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi tulang punggung utama pembiayaan utang pemerintah. Meski dibayangi tekanan ekonomi global, pasar perdana SBN domestik dinilai tetap tangguh. Hal ini terlihat dari tingginya minat investor pada tiga lelang pertama di tahun 2026.
Rata-rata bid to cover ratio untuk Surat Utang Negara tercatat 2,2 kali, sedangkan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai angka solid di 3,8 kali. Selain itu, tingkat imbal hasil (yield) hasil lelang juga dilaporkan tetap stabil.
“Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada. Kedepan, stabilitas pasar SBN terus terjaga, melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan Otoritas Moneter Bank Indonesia,” jelasnya.
Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp203 triliun untuk tahun 2026. Alokasi ini diarahkan secara khusus untuk memperkuat sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.
Hingga 31 Januari, realisasi investasi telah mencapai Rp22,73 triliun yang sebagian besar disalurkan melalui Bulog untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Langkah ini diambil guna menjamin stabilitas harga pangan di tingkat konsumen sekaligus mendukung ekosistem pertanian lokal.
“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya.
sumber : Kemenkeu RI
