Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Slamet Ariyadi, menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan pengawasan ketat sebagai strategi utama dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia menyebut rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya calon pekerja migran, menjadi salah satu penyebab utama maraknya praktik perdagangan orang.
“Pencegahan TPPO harus dimulai sejak dini. Jangan sampai warga kita tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa memahami risikonya. Edukasi adalah kunci,” ujar Slamet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu mendorong keterlibatan aktif Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di luar negeri dalam memberikan edukasi mengenai jalur legal migrasi kerja, hak-hak hukum bagi pekerja migran, serta skema perlindungan negara. Menurutnya, informasi seperti ini harus disampaikan sebelum masyarakat memutuskan untuk berangkat ke luar negeri.
Tak hanya itu, Slamet juga menyoroti peran penting Direktorat Jenderal Imigrasi dalam proses verifikasi pembuatan paspor, terutama bagi warga yang berencana bekerja di luar negeri. Ia meminta agar prosedur verifikasi dipertegas guna mencegah penyalahgunaan identitas dan tujuan keberangkatan.
“Jangan sampai mereka dengan mudah mendapatkan paspor tanpa tujuan yang jelas. Petugas imigrasi harus lebih aktif menanyakan dan mencermati maksud keberangkatan. Ini penting untuk memutus mata rantai TPPO sejak awal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi seluruh warganya, termasuk mereka yang berangkat secara non-prosedural. Menurut Slamet, status keberangkatan tidak boleh menjadi alasan negara absen dalam memberikan perlindungan.
“Negara tidak boleh membedakan status hukum warga yang mengalami masalah di luar negeri. Ketika mereka sudah menjadi korban, perlindungan adalah hak mereka sebagai warga negara,” tutupnya.
Sumber: fraksipan.com
