Jakarta, PR Politik – Polemik proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali mencuat ke permukaan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut proyek Whoosh sebagai bentuk “investasi sosial”, bukan beban keuangan negara.
Hinca mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung kerugian apabila proyek tersebut tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan.
“Jika ini benar investasi sosial, maka yang menanggung risikonya siapa? BUMN, swasta, pemerintah daerah atau anggaran pusat?” ujar Hinca saat konferensi pers, pekan lalu.
Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa proyek transportasi massal seperti kereta cepat tidak semata diukur dari sisi keuntungan finansial. Menurutnya, keberhasilan proyek harus dilihat dari nilai sosialnya, seperti pengurangan kemacetan, penghematan waktu perjalanan, serta penurunan emisi karbon.
Ia mencontohkan berbagai proyek negara yang mendapat subsidi besar demi kepentingan publik. Dalam konteks Whoosh, Jokowi menilai kerugian di tahap awal merupakan hal wajar karena proyek masih dalam masa pembangunan dan proses adaptasi masyarakat terhadap moda transportasi baru.
Namun, Hinca dan Fraksi Demokrat tetap menilai perlu adanya kejelasan tanggung jawab finansial. Ia menyebutkan bahwa beban utang proyek Whoosh hingga kini dikabarkan mencapai USD 7,2 miliar atau sekitar Rp116 triliun, dan pengelola terus berupaya menjaga agar utang tersebut tetap terkendali.
Bagi masyarakat Banten, Hinca menilai isu ini penting untuk diperhatikan karena proyek Whoosh berpotensi berdampak pada dinamika keuangan nasional dan daerah. Provinsi seperti Banten, yang terhubung dengan ekosistem Jabodetabek dan Bandung Raya, bisa terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung — mulai dari alokasi subsidi anggaran nasional, peluang bisnis sektor transportasi dan konstruksi, hingga potensi peningkatan layanan publik bila proyek berhasil.
Menurutnya, pemahaman publik di Banten dan daerah lain harus terbuka. Ketika sebuah proyek besar pemerintah disebut sebagai investasi sosial, masyarakat perlu melihat lebih jauh dari sekadar pembangunan fisik. Yang juga penting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata.
Hinca mengingatkan, apabila proyek Whoosh tidak berjalan sesuai target, beban finansial dapat berpindah ke anggaran publik atau berdampak pada pemangkasan layanan lain. Hal ini berisiko menimbulkan kontroversi dan menambah beban sosial di masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat, kata Hinca, berhak mengetahui perjanjian bisnis, struktur pendanaan, mekanisme subsidi, hingga rencana mitigasi bila proyek tidak memberikan hasil yang diharapkan.
DPR, lanjutnya, akan mengevaluasi secara hukum apabila ditemukan potensi kerugian negara atau indikasi praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan proyek.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan BUMN yang terlibat menyatakan bahwa proses penghitungan manfaat sosial sedang berlangsung. Evaluasi juga akan dilakukan oleh badan independen untuk memastikan keberlanjutan proyek.
Pemerintah optimistis jumlah penumpang Whoosh akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan, sehingga beban keuangan proyek dapat berkurang seiring waktu dan manfaat investasi sosial bisa dirasakan secara nyata.
Bagi pembaca PR Politik, termasuk masyarakat Banten, isu ini layak mendapat perhatian publik. Jika Whoosh benar dianggap sebagai investasi sosial, maka masyarakat juga harus berperan aktif dalam pengawasan publik — memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi mobilitas warga, ekonomi lokal, dan lingkungan sekitar.
Kritik yang disampaikan Hinca Panjaitan menegaskan pentingnya transparansi menyeluruh terhadap proyek Whoosh: mulai dari sistem pembiayaan, skema pembagian risiko, hingga dampaknya terhadap masyarakat. Dengan begitu, investasi sosial tidak berhenti sebagai jargon, melainkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi rakyat.
