Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan berbasis kesejahteraan dan persatuan nasional dalam menangani persoalan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua.
Menurut Rizki, munculnya KKP merupakan perkembangan lanjutan dari dinamika keamanan di Papua, yang tidak terlepas dari keberhasilan aparat keamanan dalam meredam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Kami mengira lahirnya KKP merupakan dampak dari kebuntuan cara-cara kekerasan yang selama ini digunakan oleh KKB, dan itu berhasil dihadapi dengan baik oleh aparat keamanan. Kami mengapresiasi dedikasi dan pengorbanan aparat yang telah mempertaruhkan nyawa demi menjaga stabilitas dan kedaulatan negara di Papua,” ujar Rizki dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
Meski demikian, Rizki menekankan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan isu separatisme di Papua. Ia mendesak seluruh unsur pemerintahan, baik pusat maupun daerah, agar aktif dalam menyikapi persoalan ini melalui jalur politik, sosial, dan budaya.
“Perlu ada gerak bersama untuk mengantisipasi berkembangnya narasi separatis di ranah politik. Pemerintah perlu memperkuat pemahaman tentang persatuan nasional, serta menanamkan keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua adalah bagian dari komitmen besar pemerintah Indonesia,” tambah politisi Partai Demokrat tersebut.
Lebih jauh, Rizki menyoroti pentingnya pembangunan di sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta ekonomi masyarakat sebagai strategi jangka panjang untuk menanggulangi pengaruh kelompok separatis di Papua.
“Pemerintah harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat Papua. Pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang layak, dan pengembangan ekonomi lokal harus menjadi prioritas dalam menjaga Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, telah mengingatkan bahwa keberadaan KKP berpotensi menimbulkan ancaman yang lebih besar dibandingkan KKB. Pasalnya, kelompok ini dinilai mampu membangun simpati publik apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat.
“Kalau ini tidak ditangani dengan serius, bisa menumbuhkan simpati baru dan itu jauh lebih berbahaya,” kata Faizal dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).
Sumber: fraksidemokrat.com
