Jakarta, PR Politik – Menjelang Mudik Lebaran 2025, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta memastikan layanan optimal bagi para pemudik, khususnya di jalur darat. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa peran PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya sangat vital dalam menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman.
“Kami meminta PT Jasa Marga melakukan double check terkait kondisi jalan, baik aspal maupun lainnya, untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Harus ada tim siaga yang mampu melakukan perbaikan segera jika ada masalah di jalan raya. Jangan sampai ada jalan berlubang yang menyebabkan pecah ban dan kecelakaan. Ini harus dihindari,” ujar Rivqy Abdul Halim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Gus Rivqy—sapaan akrab Rivqy Abdul Halim—menyoroti pentingnya penyediaan informasi bagi pemudik. Ia menekankan bahwa pembaruan kondisi jalan tol dan rekayasa lalu lintas harus disampaikan secara berkala agar masyarakat dapat menyesuaikan jadwal perjalanan mereka. “Dengan demikian, pemudik bisa mengatur perjalanan sesuai dengan kondisi masing-masing. Selama ini informasi-informasi penting kerap tidak sampai kepada pemudik,” katanya.
Ia kemudian membagikan pengalamannya saat mudik tahun lalu, di mana jalan tol MBZ sempat ditutup tanpa pemberitahuan yang jelas, menyebabkan banyak pemudik mengalami keterlambatan. “Informasi kapan buka tutup atau kapan one way ini penting agar masyarakat bisa menyesuaikan jadwal mudik. Saya pernah lewat jalan tol MBZ tapi ternyata ditutup. Saya putar arah ke jalan lain, tapi setengah jam kemudian teman saya bisa lewat MBZ dan tiba di tempat tujuan lebih cepat. Kalau diinformasikan kapan jadwal buka dan tutup, hal seperti ini kan tidak mungkin terjadi,” tambahnya.
Gus Rivqy mendorong PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya untuk berkoordinasi dengan Korlantas, Kementerian Perhubungan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rekayasa lalu lintas dan pengembangan infrastruktur teknologi. “Koordinasi dengan BMKG terkait potensi cuaca ekstrem juga diperlukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi selama arus mudik maupun balik nanti,” ujarnya.
Sebagai legislator dari Dapil Jatim IV, ia juga meminta BUMN memastikan fasilitas rest area berfungsi dengan baik dengan menerapkan rest area management system. Selain itu, informasi mengenai ketersediaan parkir dan fasilitas toilet harus lebih transparan. “Fasilitas parkir di rest area jalan tol harus diperhatikan, terutama soal toilet dan air. Kadang ada toilet tapi airnya kurang. Ini kan mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
