Jakarta, PR Politik – Berdasarkan riset Prospera selama satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola manajemen ASN dan penyediaan layanan publik. Ini merupakan hasil dari reformasi regulasi dan transformasi digital yang terus dilakukan.
Head of Government Finances and Public Service Performances Prospera, Roksana Khan, menjelaskan dalam pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (15/7/2025), bahwa riset mereka menunjukkan Pemerintah Indonesia telah melakukan penyederhanaan birokrasi pada 55.000 organisasi.
“Penyederhanaan birokrasi tersebut untuk mempermudah operasional yang didukung Implementasi SAKIP untuk belanja pemerintah yang efektif,” jelasnya.
Di sektor pelayanan publik, Indonesia kini memiliki 280 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh negeri. Selain itu, pemerintah juga punya platform publik SP4N-LAPOR! untuk pemantauan dan akuntabilitas, serta telah mengintegrasikan layanan publik melalui portal INA Digital.
Khan menambahkan, Indonesia sedang mengalami transformasi demografi dan kelembagaan. Meski sektor publik berkembang, potensi populasi produktif masih bisa dimanfaatkan. Ia menekankan perlunya strategi reformasi birokrasi untuk menjawab tantangan yang ada dan yang sedang berkembang, guna mewujudkan birokrasi yang efektif, berkinerja tinggi, responsif, dan inklusif demi mencapai Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan riset Prospera sangat strategis karena memberikan gambaran mendalam tentang pencapaian dan tantangan reformasi birokrasi sejak 2010. Kolaborasi KemenPANRB dan Prospera telah berkontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Hasil riset ini sekaligus menyajikan gambaran mengenai arah pengembangan reformasi birokrasi ke depan,” kata Menteri Rini. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh hanya sebatas kepatuhan (compliance) terhadap regulasi, tetapi harus benar-benar menghasilkan dampak pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, masukan dari hasil riset hari ini sangat penting dalam memperkuat arah kebijakan ke depan agar lebih tajam, fokus, dan berdampak. Reformasi birokrasi harus menjadi enabler bagi berbagai program prioritas pemerintah,” tegasnya.
Menteri Rini juga mengapresiasi tim Prospera, tim teknis, dan stakeholder yang terlibat dalam riset ini. Ia berharap kerja sama ini terus diperkuat untuk menciptakan birokrasi yang relevan, adaptif, dan mampu menjadi motor penggerak visi Indonesia Emas 2045.
sumber : Kemenpanrb RI
