Jakarta, PR Politik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar, Rabu (10/12). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat, pemulihan konektivitas, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setelah rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini. Curah hujan ekstrem di beberapa wilayah mencapai 200–240 mm per hari.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa di Sumatra dan menekankan pentingnya penataan tata ruang, terutama pada kawasan sempadan sungai yang menjadi titik kerentanan utama.
“Sesuai arahan Presiden, Kementerian PU bergerak cepat menangani jalan longsor, jembatan putus, fasilitas dasar, serta kebutuhan air dan sanitasi agar aktivitas masyarakat tidak terhambat,” kata Diana.
Dalam peninjauan ke Jalan Lembah Anai, Wamen Diana menyoroti risiko dari pembangunan di dekat sungai.
“Banyak rumah di sepanjang sungai yang hanyut dan menimbulkan korban jiwa. Kami meminta kepada pemerintah daerah khususnya di Provinsi Sumatera Barat ini untuk melaksanakan aturan sempadan sungai. Saat ini dari 9.981 sungai orde 1 di Indonesia, baru tujuh yang memiliki penetapan sempadan,” jelas Wamen Diana.
Selain itu, dalam peninjauan ke Jembatan Anduriang, Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU merencanakan pembangunan check dam untuk menjaga alur sungai.
“Targetnya tahun 2027 selesai dan kami mohon dukungan dari berbagai pihak,” pungkasnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengerahkan personel untuk mendukung masa tanggap darurat, termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi darurat.
Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air Ditjen SDA, Birendrajana, melaporkan bahwa banjir melanda 11 kabupaten/kota dan tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan alat berat untuk membuka alur sungai, termasuk di Sungai Batang Kuranji.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga, Rakhman Taufik, menegaskan bahwa terdapat 158 infrastruktur yang terdampak dengan 30 ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan.
“Sebagian besar telah tertangani, kecuali di Lembah Anai. Terdapat 13 titik longsoran yang ditargetkan selesai pada 16 Desember 2025 agar jalur bisa beroperasi kembali,” jelasnya.
Rakhman Taufik menambahkan bahwa kebutuhan anggaran perbaikan jalan dan jembatan telah direkapitulasi dengan nilai sekitar Rp3,4 triliun.
Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Prasetyo, menyampaikan dukungan sanitasi di 9 kabupaten/kota melalui 15 unit mobil tangki air, 79 set hidran umum, 14 set toilet portable, dan kurang lebih 2.264 m3 air bersih.
Ridwan Bae, Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus pimpinan rombongan, menyampaikan bahwa Komisi V akan terus mengawal percepatan penanganan bencana.
“Kami telah mengunjungi tiga lokasi terdampak dan mendapatkan informasi mengenai penanganan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU dan mitra terkait. Kami berharap langkah-langkah ini dapat mencegah terulangnya korban jiwa pada bencana berikutnya,” jelas Ridwan.
Anggota Komisi V DPR RI juga menegaskan bahwa bencana ini bersifat luar biasa, sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, termasuk memastikan kondisi pengungsian yang layak dan penentuan lokasi relokasi yang aman bagi masyarakat.
sumber : Kemenpu RI
