Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rina Saadah, menekankan bahwa potensi pertanian di Indonesia sangat besar, namun belum tergarap secara optimal. Hal ini menyebabkan Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Ini ironis. Negara agraris tapi kenapa masih impor terus? Indonesia mempunyai semua syarat untuk mencapai target swasembada pangan,” ujar Rina Saadah pada Jumat (17/1/2025).
Rina, yang akrab disapa Teh Rina, menilai bahwa target swasembada pangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, swasembada pangan bisa menjadi bantalan bagi Indonesia untuk menjadi negara besar. “Ini bukan kebijakan muluk-muluk tapi langkah strategis untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional,” katanya.
Dia menambahkan bahwa swasembada pangan adalah upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada para petani serta mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Dengan adanya program swasembada pangan dan menghentikan impor beras, ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan produksi dalam negeri. “Kita harus kawal agar program ini berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian hingga menyiapkan petani agar dapat beradaptasi dengan program swasembada pangan,” ujarnya.
Teh Rina juga menyoroti keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan. Dari sisi anggaran, pemerintah tahun ini akan mengalokasikan Rp139,4 triliun dari APBN untuk mencapai swasembada pangan. “Anggaran Rp139,4 triliun dalam setahun ini cukup besar untuk modal tahapan realisasi swasembada pangan hingga dua tahun ke depan,” katanya.
Urusan pangan, terutama beras yang merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia, sangat krusial. Rina menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pasokan beras dalam negeri diharapkan terpenuhi karena ada limpahan beras dari tahun 2024. Tahun lalu, Indonesia melakukan impor beras sebanyak 4 juta ton, namun saat ini ada persediaan beras dalam negeri sebanyak 7 juta ton. “Kita harapkan tahun ini ada kenaikan produksi 4% sehingga target 15% pasokan produksi dari dalam negeri tercapai. Jika ini berhasil, maka tahun depan kita tidak perlu impor beras lagi,” urainya.
Di sisi lain, Komisi IV DPR mendorong agar hasil produksi petani dapat terserap dengan baik. Rina menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertanian dari hulu ke hilir, termasuk pengadaan bibit, jaminan pupuk, dan ketersediaan lahan. “Kami dorong Bulog bisa memastikan produksi dari petani bisa terserap,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
