Surabaya, PR Politik – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi mengaktivasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Surabaya pada Senin (5/1/2026). Langkah ini diambil untuk memperjelas status pengelolaan aset sekaligus memperluas jangkauan layanan K3 bagi para pekerja dan pelaku industri di wilayah Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara.
Aktivasi ini menandai berakhirnya masa transisi pengelolaan bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kini, balai yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Hiperkes dan K2 tersebut berada sepenuhnya di bawah kendali pusat.
“Seluruh aspek administrasi telah kita selesaikan. Terhitung hari ini Balai K3 Surabaya resmi kita aktivasi,” tegas Yassierli saat meresmikan operasional balai di Surabaya.
Menaker menjelaskan bahwa aktivasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya penguatan operasional secara menyeluruh. Kemnaker berkomitmen untuk menyusun ulang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), menambah dukungan anggaran, serta memodernisasi peralatan pengujian.
“Tim akan terus bekerja menyusun program, menyiapkan personil, dan melengkapi peralatan agar layanan K3 bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Kehadiran Balai K3 Surabaya dianggap sangat vital mengingat wilayah cakupannya yang luas. Balai ini menjadi unit ke-6 yang dikelola langsung oleh Kemnaker setelah Jakarta, Bandung, Samarinda, Makassar, dan Medan. Dengan potensi lebih dari 1,4 juta perusahaan di wilayah Jatim hingga NTT, balai ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pengujian dan pelatihan keselamatan kerja.
Pemerintah berharap dengan tata kelola yang lebih jelas, perusahaan akan mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan sertifikasi dan pelatihan K3 bagi karyawannya. Hal ini sejalan dengan misi nasional untuk menekan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas melalui lingkungan kerja yang sehat.
“Kita ingin peran Balai K3 Surabaya ini semakin strategis untuk memastikan norma kerja serta norma K3 benar-benar ditegakkan,” pungkas Yassierli.
Melalui aktivasi ini, Kemnaker menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan transparan bagi dunia industri di wilayah timur Indonesia.
sumber : Kemnaker RI
