Jakarta, PR Politik – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah untuk bersikap proaktif dalam menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mencemaskan akhir-akhir ini. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi harus hadir langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan Maharani, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, per 20 Mei 2025 tercatat sebanyak 26.454 pekerja telah terkena PHK. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Menanggapi situasi tersebut, Puan menyampaikan bahwa lonjakan angka PHK bukan sekadar statistik, tetapi merupakan alarm keras atas krisis ketenagakerjaan yang semakin memburuk di Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata.
“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Puan mendesak pemerintah agar segera menyiapkan strategi mitigasi yang terukur dalam merespons gelombang pengangguran yang makin mengkhawatirkan. Ia menekankan pentingnya tindakan aktif dan tidak sekadar menunggu situasi membaik dengan sendirinya.
“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan juga menyoroti hambatan struktural yang hingga kini masih mengganjal kesejahteraan rakyat, termasuk ketimpangan yang dirasakan para pekerja. Ia memastikan DPR siap mendukung setiap langkah pemerintah yang berpihak kepada tenaga kerja dan masyarakat kecil.
“Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera,” tuturnya.
“DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang dapat memberikan jalan bagi rakyat untuk menemukan solusi dalam bidang ekonomi; sehingga rakyat hidup nyaman, tentram, dan sejahtera,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Puan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi gelombang PHK. Ia juga menegaskan pentingnya peran dunia usaha sebagai pihak pemberi kerja untuk turut bertanggung jawab dalam upaya perlindungan terhadap pekerja.
“Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” ungkap cucu Proklamator RI, Bung Karno itu.
“Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia,” tutup Puan.
