Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, melontarkan kritik tajam terhadap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait pelaksanaan program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama BKKBN yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025), Nurhadi menyoroti tidak meratanya sebaran program tersebut di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Timur.
“Saya mengapresiasi program GENTING karena ini program yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah gizi dan stunting. Tapi kenyataannya di lapangan, pelaksanaannya tidak merata. Kenapa Jawa Timur malah minim intervensi?” tegas Nurhadi.
Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap terbatasnya pelaksanaan program di Jawa Timur, mengingat provinsi ini memiliki populasi besar dan angka stunting yang masih signifikan. Menurutnya, ketimpangan dalam distribusi program menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan strategis BKKBN.
“Jawa Timur itu bukan daerah kecil. Populasinya besar, tantangannya nyata. Tapi kenapa program sebagus GENTING ini justru enggak terasa di sana? Ini menunjukkan ada yang keliru dalam perencanaan dan distribusi program,” lanjutnya.
Dalam forum yang sama, Nurhadi mempertanyakan dasar penentuan lokasi pelaksanaan program oleh BKKBN. Ia mengkritik apakah pemilihan wilayah target hanya didasarkan pada faktor kemudahan akses atau justru dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
“Saya ingin tahu, data apa yang digunakan BKKBN dalam menentukan daerah sasaran? Apakah ada unsur kepentingan atau hanya fokus pada daerah-daerah yang mudah dijangkau dan dekat dengan pusat?” tanyanya secara lugas.
Nurhadi mengingatkan bahwa BKKBN harus terbuka terhadap kritik dan berani melakukan koreksi agar program-program seperti GENTING tidak menjadi sekadar proyek seremonial yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat luas.
“Jangan sampai ini jadi program elitis yang hanya bisa dinikmati daerah tertentu. Rakyat Jawa Timur juga punya hak yang sama untuk mendapatkan intervensi gizi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus mengawal ketat jalannya program GENTING demi memastikan implementasinya berlangsung adil dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Ini bukan soal sentimen daerah, ini soal keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Kalau distribusinya timpang, maka hasilnya juga tidak akan menyeluruh. Kami akan kawal dan kalau perlu panggil ulang BKKBN untuk evaluasi menyeluruh,” tutup Nurhadi.
Rapat tersebut mencerminkan komitmen kuat DPR RI dalam memastikan bahwa seluruh program intervensi pembangunan keluarga dan pencegahan stunting dapat dinikmati secara merata oleh seluruh daerah di Indonesia, tanpa diskriminasi.
Sumber: fraksinasdem.org
