Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menegaskan pentingnya penerapan sanksi tegas terhadap penyedia dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar keamanan pangan. Ia menilai pelanggaran berulang harus ditindak keras demi menjaga kepercayaan publik dan keselamatan anak-anak penerima manfaat.
“Jika pelanggaran dilakukan berulang, maka tindakan keras menjadi mutlak untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin keselamatan anak-anak penerima manfaat program,” ujar Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Nurhadi menyampaikan apresiasi atas langkah cepat BGN dalam menangani persoalan program MBG, khususnya insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, reaksi cepat dan koordinasi efektif dari BGN mencerminkan kemampuan lembaga tersebut dalam bersikap adaptif terhadap situasi darurat yang menyangkut keamanan pangan.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional atas respons cepat dan langkah sigap dalam menangani insiden keracunan makanan. Ini membuktikan bahwa BGN mampu bertindak tepat dalam situasi genting,” ujar Nurhadi.
Dalam kesempatan itu, Nurhadi juga menyoroti sistem pembayaran baru kepada mitra penyedia melalui virtual account berbasis prinsip at cost (biaya riil). Ia menilai pendekatan ini sebagai langkah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Meski begitu, ia tetap menekankan pentingnya penguatan sistem untuk menghindari keterlambatan atau celah penyalahgunaan di lapangan.
Nurhadi juga menyoroti kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BGN dalam proses validasi dan verifikasi pembayaran yang semakin kompleks, seiring bertambahnya jumlah dapur SPPG. Ia mempertanyakan perbandingan antara jumlah petugas verifikator dengan total dapur aktif dan mengingatkan perlunya pengaturan beban kerja secara ideal agar kualitas dan akurasi laporan tetap terjaga.
Tercatat saat ini terdapat lebih dari 1.200 dapur SPPG aktif, yang sebagian besar dikelola oleh mitra UMKM. Dalam konteks ini, Nurhadi mendorong BGN agar memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal untuk pengelolaan dapur atau kantin sekolah. Ia menilai strategi tersebut mampu membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap program gizi anak.
Tak hanya itu, Nurhadi juga menyerukan agar BGN mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem pangan sehat berbasis kearifan lokal. Ia menyarankan agar pengadaan bahan pangan seperti beras, sayur-mayur, hingga bumbu dapur diprioritaskan dari petani lokal, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan pasar rakyat di sekitar sekolah-sekolah penerima program.
“Dengan pendekatan ini, BGN tidak hanya menyalurkan program pangan, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi komunitas secara berkelanjutan,” ucap Nurhadi.
Sumber: fraksinasdem.org
